BERITAPRESS.ID |Transisi energi ibarat mengganti mesin kapal saat pelayaran masih berlangsung. Mesinnya memang harus diperbarui agar perjalanan lebih ramah lingkungan, tetapi kapal tidak boleh berhenti dan para penumpangnya tidak boleh kehilangan arah. Dilema itulah yang kini dihadapi banyak negara, termasuk Indonesia, ketika berupaya menekan emisi tanpa mengorbankan kehidupan ekonomi masyarakat.
Di tengah perdebatan tersebut, Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Moh Jumhur Hidayat, menawarkan cara pandang berbeda. Baginya, keberhasilan transisi energi bukan hanya diukur dari berapa besar emisi yang berhasil ditekan atau seberapa cepat energi bersih digunakan, melainkan juga dari kemampuan menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat yang ikut terdampak perubahan.
Pandangan itu disampaikan Jumhur saat melantik Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pejabat Fungsional KLH/BPLH di Jakarta. Di hadapan aparatur yang akan menjadi ujung tombak kebijakan lingkungan, ia mengingatkan bahwa pembangunan rendah karbon tidak boleh berubah menjadi beban baru bagi rakyat.
Pengalaman mengikuti London Climate Action Week (LCAW) 2026 di Inggris semakin menguatkan keyakinannya. Dalam berbagai diskusi internasional, kata Jumhur, isu energi dan lingkungan hidup kini menjadi perhatian utama dunia karena keduanya menentukan arah masa depan peradaban.
“Saya baru saja dari London. Mereka mengatakan bahwa di dunia saat ini hanya ada dua kementerian yang benar-benar menjadi perhatian, yaitu kementerian energi dan kementerian lingkungan hidup. Kementerian energi penting karena kehidupan bergantung pada energi, sedangkan kementerian lingkungan hidup bertugas menyelamatkan bumi. Karena itu, peran KLH menjadi sangat penting,” ujar Jumhur.
Namun, menurutnya, perjalanan menuju transisi energi bukan sekadar mengganti energi fosil dengan energi nonfosil. Di balik perubahan itu ada pekerja, petani, pelaku usaha, hingga masyarakat yang harus beradaptasi dengan cara hidup dan model ekonomi baru.
Karena itu, kebijakan lingkungan tidak boleh hanya berhenti pada agenda mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Pemerintah, kata Jumhur, juga harus memastikan setiap kebijakan mampu membuka peluang ekonomi baru agar masyarakat merasakan manfaat langsung dari transformasi tersebut.
“Mitigasi dan adaptasi sangat penting. Namun, kita juga harus memastikan adanya prosperity atau kesejahteraan. Jangan sampai kebijakan perubahan iklim hanya berbicara tentang mitigasi dan adaptasi, tetapi tidak menghadirkan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat,” tegasnya.
Di titik inilah teknologi menjadi pembeda. Jumhur meyakini kemajuan teknologi mampu memperkecil risiko sosial dan ekonomi selama proses transisi energi berlangsung. Semakin maju teknologi yang digunakan, semakin kecil pula dampak lingkungan yang ditimbulkan.
Ia mencontohkan pengelolaan sampah perkotaan yang kini dapat dilakukan menggunakan insinerator modern dengan emisi yang ditekan hingga mendekati nol. Menurutnya, inovasi semacam ini menunjukkan bahwa pembangunan dan perlindungan lingkungan tidak selalu harus saling mengorbankan.
“Upaya transisi dari energi fosil ke energi nonfosil memang harus dilakukan. Namun, jangan lupakan teknologi. Dengan teknologi, berbagai kekhawatiran terhadap dampak perubahan dapat ditekan semaksimal mungkin, bahkan hingga mendekati nol,” katanya.
Karena itu, KLH/BPLH akan memperketat standar lingkungan terhadap setiap inovasi yang berkembang. Pemerintah juga mendorong kolaborasi dengan lembaga penelitian dan dunia usaha agar kemajuan teknologi benar-benar menjadi jalan keluar, bukan sekadar pelengkap dalam kebijakan lingkungan.
“Kemajuan teknologi harus menjadi bagian dari pekerjaan lingkungan hidup. Tugas kita adalah memastikan setiap inovasi yang dikembangkan benar-benar dapat mendukung perlindungan lingkungan dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” pungkas Jumhur. (***)
