BERITAPRESS.ID, JAKARTA | Keamanan sebuah negara tidak semata-mata diukur dari rendahnya angka kriminalitas atau kuatnya penegakan hukum. Lebih dari itu, rasa aman hadir ketika masyarakat dapat menjalankan aktivitas tanpa rasa khawatir, mulai dari bekerja, belajar, hingga beribadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Nilai inilah yang kembali ditegaskan Presiden Republik Indonesia dalam momentum peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Bhayangkara.
Presiden menilai toleransi dan kerukunan antarumat beragama merupakan bagian penting dari fondasi keamanan nasional. Ketika masyarakat saling menghormati perbedaan dan setiap warga merasa bebas menjalankan ibadahnya, stabilitas sosial akan semakin kuat dan pembangunan dapat berlangsung secara berkelanjutan.
Pesan tersebut disampaikan saat memimpin Upacara Puncak HUT ke-80 Bhayangkara di Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (1/7/2026). Dalam arahannya, Presiden menekankan bahwa keamanan harus benar-benar dirasakan seluruh lapisan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
“Keamanan berarti rakyat leluasa bekerja, petani berani menanam, nelayan berani melaut, perusahaan berani berinvestasi, guru tenang mengajar, anak-anak tenang belajar, dan masyarakat dapat beribadah dengan damai sesuai agama dan kepercayaan masing-masing,” ujar Presiden.
Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa keamanan tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum dalam menjaga ketertiban. Keamanan juga berkaitan erat dengan terciptanya ruang hidup yang harmonis, di mana setiap warga memperoleh hak yang sama untuk menjalankan keyakinannya tanpa rasa takut maupun tekanan.
Menurut Presiden, Indonesia memiliki modal sosial yang kuat berupa keberagaman suku, budaya, dan agama. Karena itu, menjaga kerukunan menjadi investasi jangka panjang yang menentukan ketahanan bangsa di tengah berbagai tantangan global maupun dinamika sosial yang terus berkembang.
Untuk memperkuat upaya tersebut, Presiden meminta Kepolisian Negara Republik Indonesia terus meningkatkan sinergi dengan berbagai pihak. Kolaborasi dinilai menjadi kunci dalam menjaga keamanan sekaligus memperkuat kehidupan masyarakat yang rukun dan saling menghormati.
Presiden menegaskan bahwa Polri tidak dapat bekerja sendiri. Sinergi perlu dibangun bersama Tentara Nasional Indonesia, kementerian dan lembaga pemerintah, tokoh agama, ulama, akademisi, media massa, hingga elemen masyarakat lainnya agar upaya menjaga keamanan berjalan lebih efektif.
Dalam kesempatan itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar turut menghadiri jalannya upacara sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan kolaborasi dalam menjaga kehidupan beragama yang damai serta memperkuat semangat toleransi di Indonesia.
Selain menyoroti pentingnya kerukunan, Presiden juga mengingatkan bahwa penegakan hukum harus berjalan secara adil dan berpihak pada nilai-nilai kemanusiaan. Aparat diminta memberikan perlindungan kepada masyarakat serta memastikan setiap warga memperoleh keadilan tanpa membedakan latar belakang apa pun.
“Orang yang benar harus merasa aman, orang yang bersalah harus bertanggung jawab,” tegas Presiden.
Pesan tersebut menjadi pengingat bahwa keamanan nasional bukan hanya tentang menjaga wilayah dari ancaman, melainkan juga memastikan setiap warga negara dapat hidup berdampingan secara damai. Di tengah keberagaman yang menjadi identitas Indonesia, toleransi beragama, penegakan hukum yang adil, serta sinergi antarlembaga menjadi tiga pilar penting untuk menjaga persatuan sekaligus memperkuat masa depan bangsa. (***)
