BERITAPRESS.ID, JAKARTA | Kementerian Haji dan Umrah mulai menyiapkan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1448 H/2027 M meskipun proses pemulangan jemaah haji Indonesia tahun 1447 H/2026 M masih berlangsung.
Langkah cepat ini menegaskan penyelenggaraan haji berjalan dalam siklus berkelanjutan yang tidak bisa menunggu satu tahapan selesai sepenuhnya sebelum memasuki tahap berikutnya.
Menteri Haji dan Umrah Moch. Irfan Yusuf menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Kerja bersama Komisi VIII DPR RI, Rabu (10/6), yang membahas realisasi anggaran tahun 2026 serta rencana kerja dan program tahun 2027.
Dalam forum itu, ia menambahkanpelayanan haji membutuhkan perencanaan jangka panjang yang konsisten dan terukur.
“Penyelenggaraan haji merupakan siklus berkelanjutan. Karena itu, persiapan musim haji berikutnya harus dimulai bahkan sebelum seluruh operasional tahun berjalan selesai,” ujarnya mengutip laman resmi haji.go.id.
Pagu anggaran tahun 2027, sebutnya akan diarahkan untuk memperkuat tata kelola penyelenggaraan haji dan umrah, meningkatkan kualitas layanan jemaah, mendukung transformasi kelembagaan, memperkuat sumber daya manusia, serta mengembangkan sistem digital agar layanan lebih efektif, terintegrasi, dan berorientasi pada kebutuhan jemaah.
Arah kebijakan tersebut, lanjutnya, merupakan bagian dari visi Kementerian Haji dan Umrah untuk menghadirkan penyelenggaraan ibadah haji yang akuntabel, profesional, dan memberikan kemaslahatan luas bagi umat, sekaligus mendukung target besar Indonesia Emas 2045.
Selain itu, evaluasi penyelenggaraan haji tahun 2026 juga menjadi dasar utama dalam penyusunan program tahun 2027. Berbagai catatan lapangan, kebutuhan jemaah, hingga dinamika kebijakan internasional menjadi bahan penting untuk meningkatkan kualitas layanan di musim haji berikutnya.
Rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI ini juga menjadi momentum awal pembahasan dukungan anggaran bagi Kementerian Haji dan Umrah sebagai kementerian baru yang kini memegang mandat penyelenggaraan haji dan umrah secara lebih fokus dan terintegrasi.
Dengan dukungan anggaran yang memadai serta sinergi bersama DPR RI, Kemenhaj optimistis dapat memperkuat kualitas pelayanan jemaah Indonesia, sekaligus memastikan penyelenggaraan ibadah haji yang semakin aman, nyaman, dan tertata. (***)
