BERITAPRESS.ID, JAKARTA | Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sebanyak 1.051 kejadian bencana terjadi di Indonesia hingga 9 Juni 2026. Tingginya angka kejadian tersebut menjadi pengingat bahwa kesiapsiagaan bencana di rumah perlu menjadi perhatian setiap keluarga, mengingat Indonesia merupakan negara yang berada di wilayah rawan berbagai jenis bencana alam, mulai dari banjir, tanah longsor, gempa bumi hingga erupsi gunung api.
Data tersebut disampaikan Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto saat menerima kunjungan delegasi Hawaii National Guard (HING) dan United States Military Group (USMILGP) yang dipimpin Major General Stephen Logan di Graha BNPB, Jakarta, Kamis (11/6).
Dalam kesempatan itu, Suharyanto memaparkan perkembangan penanganan bencana yang dilakukan BNPB dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, dampak kerugian akibat bencana pada periode 2021 hingga 2023 berhasil ditekan melalui berbagai upaya mitigasi dan penanganan yang dilakukan pemerintah bersama para pemangku kepentingan.
Namun pada 2024, jumlah korban terdampak kembali meningkat akibat sejumlah bencana besar yang melanda berbagai daerah. Beberapa di antaranya adalah erupsi Gunung Ruang dan Gunung Lewotobi Laki-laki, banjir lahar dingin Gunung Marapi, serta tanah longsor di Sukabumi.
Sementara itu, pada 2025, banjir dan tanah longsor yang dipicu Siklon Senyar di wilayah Sumatra menjadi salah satu bencana dengan dampak terbesar.
“Sampai 9 Juni 2026 ini, telah dicatat terjadi bencana sebanyak 1.051,” kata mengutip Suharyanto mengutip laman resmi bnpb.
Tingginya frekuensi bencana tersebut menunjukkan kesiapsiagaan tidak lagi bisa dianggap sebagai kebutuhan saat kondisi darurat semata. Sebaliknya, budaya siaga perlu dibangun sejak dari rumah dan lingkungan terdekat.
Langkah sederhana seperti mengetahui jalur evakuasi, menyiapkan dokumen penting dalam tempat aman, menyediakan perlengkapan darurat, serta memahami prosedur penyelamatan diri saat terjadi bencana dapat membantu mengurangi risiko yang ditimbulkan.
Menurut Suharyanto, keberhasilan penanggulangan bencana juga tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Diperlukan kolaborasi berbagai elemen melalui pendekatan yang dikenal sebagai pentaheliks.
“BNPB tidak bisa bekerja sendirian, kita mengenal istilah pentaheliks. Pertama adalah pemerintah, akademisi, media, dunia usaha dan terakhir masyarakat. Kalau ini bersatu padu, bersinergi semua turun, meski jumlah bencana banyak, akan bisa mengatasi bencana yang terjadi di Indonesia,” ujarnya.
Konsep pentaheliks menempatkan masyarakat sebagai bagian penting dalam upaya pengurangan risiko bencana. Sebab, warga menjadi pihak pertama yang merasakan dampak ketika bencana terjadi dan sekaligus menjadi garda terdepan dalam penyelamatan diri maupun keluarga.
Karena itu, kesiapsiagaan di rumah dinilai menjadi fondasi utama dalam membangun ketangguhan masyarakat menghadapi ancaman bencana. Semakin baik pemahaman keluarga terhadap risiko yang ada di lingkungannya, semakin besar pula peluang untuk meminimalkan korban dan kerugian saat bencana datang.
Dalam pertemuan tersebut, BNPB juga membuka peluang kerja sama dengan HING dan USMILGP, baik dalam bidang pelatihan maupun program lain yang mendukung peningkatan kapasitas penanggulangan bencana di Indonesia. Kerja sama tersebut diharapkan dapat memperkuat kesiapan sumber daya manusia dan memperluas pertukaran pengetahuan dalam menghadapi berbagai potensi bencana di masa mendatang.
Di tengah lebih dari seribu kejadian bencana yang telah tercatat sepanjang 2026, pesan yang ingin ditegaskan BNPB sederhana namun penting: kesiapsiagaan bukan hanya urusan pemerintah, melainkan tanggung jawab bersama yang dimulai dari rumah. Dengan pengetahuan, persiapan, dan kepedulian yang baik, dampak bencana dapat ditekan dan keselamatan masyarakat lebih terjamin.(***)/bnpb/ one
