BERITAPRESS.ID, SUKABUMI | Dalam upaya meningkatkan kualitas layanan penyediaan makanan bergizi bagi masyarakat, pemerintah menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penjamah Makanan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) serta percepatan penyediaan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) pada 7–8 Maret 2026.
Kegiatan ini dilaksanakan secara serentak di delapan wilayah Kantor Koordinasi Program Pemenuhan Gizi (KPPG), yakni di Jakarta, Bogor, Bandung, Cirebon, Semarang, Sleman, Surabaya, dan Jember, dengan jumlah peserta mencapai 500 orang setiap harinya.
Kegiatan dibuka secara hybrid oleh Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Republik Indonesia Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, Sony Sonjaya.
Dalam sambutannya, Sony menegaskan bahwa makanan bergizi merupakan hak seluruh anak di Indonesia, sehingga kualitas penyediaan makanan harus menjadi perhatian bersama.
“Pelaksanaan bimbingan teknis ini sangat strategis sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas layanan pemenuhan gizi nasional melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan para penjamah makanan,” ujarnya.
Peserta kegiatan berasal dari berbagai unsur yang terlibat langsung dalam operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), di antaranya kepala SPPG, mitra atau yayasan pengelola, pengawas gizi, asisten lapangan (Aslap), serta juru masak.
Bimbingan teknis ini bertujuan memperkuat kapasitas para penjamah makanan dalam menerapkan standar higiene dan sanitasi pangan, sekaligus mempercepat proses penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi dapur-dapur SPPG yang menjadi bagian penting dalam implementasi Program MBG.
Sony juga menyampaikan bahwa Program MBG saat ini berkembang pesat dengan keterlibatan masyarakat yang cukup besar. Hal tersebut ditunjukkan dengan berdirinya lebih dari 25 ribu SPPG di berbagai daerah di Indonesia.
“Sebagian besar SPPG diinisiasi oleh mitra atau yayasan dari masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang terlibat di dapur SPPG menjadi langkah penting untuk memastikan standar keamanan dan kualitas makanan tetap terjaga,” katanya.
Ia juga mendorong agar pelatihan serupa dapat diikuti oleh seluruh unsur yang terlibat dalam proses pengolahan makanan di dapur SPPG.
“Perwakilan dari setiap tahapan kerja, mulai dari penerimaan bahan, penyiapan bahan, proses memasak, pemorsian, pendistribusian, hingga pencucian peralatan diharapkan dapat mengikuti pelatihan serupa agar seluruh proses penjamahan makanan memenuhi standar higienitas dan sanitasi yang laik,” jelasnya.
Pada kesempatan pembukaan di KPPG Cirebon, Deputi Bidang Penyaluran dan Penyediaan Badan Gizi Nasional, Suardi Samiran, menegaskan bahwa kualitas makanan tidak hanya ditentukan oleh bahan yang digunakan, tetapi juga oleh cara pengolahan, penyimpanan, dan penyajiannya.
Menurutnya, standar keamanan pangan harus diterapkan secara menyeluruh dalam setiap tahapan operasional dapur SPPG.
“Melalui kegiatan bimbingan teknis ini, pemerintah ingin memastikan seluruh petugas yang terlibat memiliki pengetahuan, keterampilan, serta kesadaran yang memadai dalam menjalankan tugasnya di masing-masing SPPG,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa percepatan penerbitan SLHS menjadi salah satu prioritas penting sebagai bentuk komitmen dan pertanggungjawaban SPPG dalam menyediakan makanan bergizi yang aman, higienis, dan memenuhi standar sanitasi.
Kegiatan ini juga dihadiri para kepala KPPG dari delapan wilayah tersebut. Mereka menyampaikan apresiasi atas inisiatif penyelenggaraan bimbingan teknis yang dinilai penting untuk memastikan Program Makanan Bergizi Gratis tidak hanya terpenuhi dari sisi kuantitas, tetapi juga terjamin kualitas, keamanan, dan higienitas pangannya.
Sementara itu, Direktur Penyediaan dan Penyaluran Wilayah II, Nurjaeni, mengatakan kegiatan ini merupakan langkah awal dalam membangun mekanisme pendampingan serta pemantauan berkelanjutan terhadap operasional SPPG di berbagai daerah.
“Melalui koordinasi lintas pihak, diharapkan proses pengurusan SLHS tidak berhenti pada tahap pelatihan semata, tetapi berlanjut hingga terbitnya sertifikat serta penerapan standar higiene sanitasi secara konsisten di lapangan,” katanya.
Ia menambahkan, pendekatan tersebut diharapkan dapat memperkuat tata kelola operasional dapur SPPG, meningkatkan kualitas pengolahan makanan, serta memastikan Program Makanan Bergizi Gratis benar-benar memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. (*)
