BERITAPRESS.ID, PAGARALAM | Rencana eksplorasi panas bumi di wilayah Tanjung Sakti oleh PT Hitay menuai penolakan keras dari masyarakat setempat. Penolakan ini disampaikan oleh tokoh pemuda Tanjung Sakti, Ivan Charlie, dalam pertemuan dengan media, Minggu (23/3/2025).
Menurut Ivan, proyek tersebut tidak memberikan manfaat langsung bagi warga dan justru berpotensi merusak ekosistem pertanian dan perkebunan, yang menjadi sumber utama penghidupan masyarakat. Sebanyak 80 persen warga Tanjung Sakti bergantung pada hasil pertanian dan perkebunan, menjadikan kawasan ini lumbung padi, kopi, dan rempah-rempah di Kabupaten Lahat.
“Lahat sudah surplus listrik, bahkan Sumatera Selatan kini menyuplai energi ke Jawa dan Bali. Jadi, eksplorasi ini tidak diperlukan. Kami mendukung program Bupati Lahat, Bursah Zarnubi, yang berfokus pada pengembangan pertanian, perkebunan, dan perikanan. Itulah yang lebih berdampak pada kesejahteraan warga,” kata Ivan.
Ivan juga mengingatkan dampak buruk dari eksplorasi panas bumi yang pernah terjadi di kawasan Tunggul Bute. Akibat eksplorasi tersebut, hasil perkebunan masyarakat di sekitar lokasi menurun drastis.
“Cukup sudah Mulak Sebingkai dan daerah sekitarnya yang menjadi korban banjir bandang. Kebun kopi dan sawah mereka menjadi kering saat kemarau. Kami tidak ingin Tanjung Sakti mengalami nasib serupa,” tambahnya.
Ia menegaskan bahwa proyek eksplorasi ini bertentangan dengan visi pemerintahan Bursah Zarnubi-Widia Ningsih (BZ-Win), yang menitikberatkan pembangunan pada sektor pertanian dan peningkatan kesejahteraan petani.
“Alih-alih membawa manfaat, eksplorasi ini justru mengancam kehidupan masyarakat. Tidak ada efek domino positif bagi kami,” tegas Ivan.
Masyarakat berharap pemerintah daerah dan pihak terkait segera membatalkan rencana eksplorasi ini demi menjaga kelestarian sektor pertanian di Tanjung Sakti. Jika tuntutan ini tidak direspons, warga siap melakukan aksi protes dan meminta Kementerian ESDM mencabut izin eksplorasi PT Hitay.
“Kami juga akan meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Gakkum untuk turun langsung dan melihat kerusakan ekosistem yang terjadi di daerah lain, agar izin proyek ini bisa dihentikan,” pungkas.
