BERITAPRESS.ID, JAKARTA | Pemerintah mempercepat langkah menuju swasembada bawang putih dengan menyiapkan jaminan harga, bantuan benih, alat mesin pertanian (alsintan), hingga penyerapan hasil panen petani.
Melalui skema tersebut, produksi bawang putih lokal diharapkan meningkat sehingga ketergantungan terhadap impor bawang putih dapat ditekan secara bertahap dalam beberapa tahun ke depan.
Selama bertahun-tahun, bawang putih lokal seolah menjadi penonton di pasar sendiri. Saat kebutuhan dalam negeri terus meningkat, sebagian besar pasokan justru datang dari luar negeri. Kondisi itu membuat banyak petani harus berhadapan dengan harga yang tidak menentu dan pasar yang sulit diprediksi.
Kini keadaan tersebut coba dibalik. Pemerintah mulai membangun ekosistem bawang putih dari hulu hingga hilir agar petani tidak hanya fokus menanam, tetapi juga memiliki kepastian harga dan pasar setelah panen.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan langkah tersebut merupakan bagian dari target swasembada yang diinginkan Presiden Prabowo Subianto.
“Bapak Presiden ingin swasembada. Karena itu ekosistemnya kita bangun dari benih sampai konsumsi. Dulu pendekatannya parsial sehingga tidak jalan. Sekarang kita kawal bersama, tiga tahun insyaallah bisa swasembada,” kata Amran mengutip laman resmi pertanian.go.id saat bertemu petani penangkar, PTPN, ID Food, Bulog, dan sejumlah pemangku kepentingan di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jakarta, Rabu (17/6/2026).
Menurut Amran, salah satu kunci utama menuju kemandirian bawang putih adalah memperkuat sektor perbenihan nasional, oleh itu pemerintah akan membantu penyediaan benih, sarana produksi, serta menjamin penyerapan hasil produksi petani.
Selain itu, pemerintah juga menyiapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) bawang putih basah agar petani memperoleh keuntungan yang layak dan tidak merugi saat panen raya.
“Kita support petani. HPP bawang putih basah disiapkan supaya petani tidak rugi. Pemerintah hadir sebagai trigger untuk menggerakkan produksi bawang putih nasional. Swasta, kami kawal. Dan impor kita tekan kerannya,” tegasnya.
Dalam skema yang disiapkan pemerintah, benih hasil produksi petani, swasta maupun PTPN nantinya akan diserap oleh ID Food dan Bulog. Benih tersebut kemudian didistribusikan kembali untuk memperluas areal tanam sehingga tercipta siklus produksi yang berkelanjutan.
“Silakan menjadi penangkar, kemudian jual ke ID Food, Bulog. Ekosistem ini harus berjalan dari benih sampai konsumsi. Gudang dan penyerapan akan kita siapkan bersama Bulog dan ID Food. HPP dan HET ditentukan supaya semua jelas dan tidak ada yang dirugikan,” ujarnya.
Tak hanya itu, Kementerian Pertanian juga akan membantu penyediaan alsintan seperti kultivator melalui sistem pinjam pakai yang dapat dimanfaatkan secara bergilir oleh kelompok tani. Dengan cara tersebut, bantuan pemerintah diharapkan menjangkau lebih banyak petani dan mendukung peningkatan produktivitas.
Bagi petani, langkah ini menjadi secercah harapan setelah bertahun-tahun bawang putih lokal sulit bersaing dengan produk impor. Petani penangkar bawang putih asal Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, Bedjo Supriyanto, mengaku baru kali ini melihat perhatian yang begitu besar terhadap komoditas yang telah digelutinya selama lebih dari dua dekade.
“Alhamdulillah, ini menjadi momen yang sangat ditunggu petani bawang putih. Selama lebih dari 20 tahun kami bertani, baru sekarang bawang putih mendapat panggung. Dengan adanya kepastian harga, pembeli, dan dukungan dari hulu sampai hilir, petani akan lebih semangat meningkatkan produksi,” kata Bedjo.
Menurutnya, sinergi antara petani, pemerintah dan pelaku usaha menjadi modal penting untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bawang putih. Meski tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat, ia optimistis target swasembada dapat diwujudkan jika dukungan yang ada terus berjalan secara konsisten.
“Kami punya cita-cita agar petani bawang putih Indonesia bisa berdiri di kaki sendiri. Memang membutuhkan proses, tetapi dengan momentum ini kami optimistis suatu saat kebutuhan bawang putih nasional dapat dipenuhi sepenuhnya dari produksi dalam negeri,” tutupnya. (***)
