BERITAPERSS, ID OKU Selatan — Persoalan yang sempat menghambat pendistribusian program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Srimenati, Kecamatan Buay Pemaca, ke SMPN 1 Buay Pemaca, dipastikan telah menemukan titik terang.
Kesalahpahaman yang terjadi antara pengelola SPPG dan pihak sekolah lebih berkaitan dengan koordinasi, penyediaan data penerima manfaat, serta aspek teknis penyaluran makanan bergizi.
Kedua pihak kini sepakat memperbaiki komunikasi dan memastikan distribusi MBG kembali berjalan sebagaimana mestinya.
Kesepakatan tersebut mengemuka dalam pertemuan yang dihadiri Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten OKU Selatan, Handoko Saputro, S.Sos., M.M., Ketua Yayasan Jaya Prakasa yang menaungi SPPG Srimenati, H.Junaidi, Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional (BGN) OKU Selatan, Hafiz Brawinda, S.Kom., M.M., serta Kepala SMPN 1 Buay Pemaca, Sopiyanto, M.Pd, didampingi ketua PIC dari pihak sekolah Amandia, S.Pd. Bertempat di ruang kantor dinas Pendidikan. Rabu.(9/9/2026)
Pertemuan itu menjadi langkah penyelesaian atas miskomunikasi yang sebelumnya berdampak terhadap kelancaran distribusi MBG kepada penerima manfaat di lingkungan sekolah.
Pihak SMPN 1 Buay Pemaca menyatakan tetap siap menerima sekaligus menyalurkan MBG kepada para penerima manfaat. Pelaksanaan di tingkat sekolah akan dikoordinasikan melalui Person in Charge (PIC), Amandi, S.Pd.
Dengan adanya kesepakatan tersebut, distribusi MBG di SMPN 1 Buay Pemaca diharapkan tidak lagi terkendala persoalan koordinasi maupun administrasi.
Kepala SMPN 1 Buay Pemaca, Sopiyanto, menekankan pentingnya pembenahan pelayanan dari SPPG Srimenati, khususnya dalam aspek pendistribusian dan penginputan data apabila terdapat perubahan data penerima manfaat.
” Menurutnya, pembaruan dan ketepatan data menjadi bagian penting agar penyaluran program berjalan sesuai sasaran, ” ujarnya.
Di sisi lain, Ketua Yayasan Jaya Prakasa H. Junaidi memastikan pihaknya akan meningkatkan pengawasan terhadap pengelolaan SPPG Srimenati. Pembinaan terhadap pengelola akan dilakukan secara rutin setiap pekan sebagai bagian dari evaluasi untuk memastikan proses distribusi berjalan baik.
” Langkah tersebut dinilai penting agar persoalan teknis maupun koordinasi yang muncul di lapangan dapat segera diketahui dan diperbaiki, sehingga tidak kembali menghambat hak penerima manfaat, ” tegasnya.
Sementara itu, Plt Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten OKU Selatan Handoko Saputro menegaskan bahwa persoalan yang terjadi harus diselesaikan melalui komunikasi dan koordinasi yang baik.
Ia meminta seluruh pihak tidak memperpanjang kesalahpahaman yang sempat terjadi dan segera memastikan seluruh hambatan distribusi dapat dituntaskan.
” Permasalahan kesalahpahaman yang terjadi harus segera diselesaikan. Apa yang menjadi hambatan dalam pendistribusian kepada penerima manfaat harus segera dipenuhi, karena ini merupakan program nasional yang harus tersalurkan,” tegas Handoko.
Dengan tercapainya kesepakatan antara pihak sekolah dan pengelola SPPG, persoalan tersebut kini diarahkan menjadi momentum evaluasi bersama.
Perbaikan tidak hanya menyangkut teknis distribusi, tetapi juga akurasi data, komunikasi antarpihak, serta pengawasan agar pelaksanaan MBG di tingkat sekolah berjalan lebih tertib dan tepat sasaran.
Pada akhirnya, program MBG bukan semata persoalan distribusi makanan, melainkan menyangkut pemenuhan manfaat bagi para siswa sebagai penerima program.
Karena itu, koordinasi yang solid antara SPPG, sekolah, pemerintah daerah, dan pihak terkait menjadi kunci agar tujuan program nasional tersebut dapat berjalan secara optimal.(SR)
