BERITAPRESS.ID, PALEMBANG | Proyek Pelabuhan Tanjung Carat memasuki babak yang dinilai paling menentukan sejak pertama kali digagas. Konsorsium yang melibatkan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, PT Pelabuhan Indonesia (Persero), PT Samudera Pasai Indonesia, dan PT Sumsel Energi Gemilang (Perseroda) akhirnya mencapai kesepakatan penting dengan membentuk Badan Usaha Pelabuhan (BUP) sebagai pengelola proyek.
Kesepakatan tersebut menjadi fondasi utama sebelum proyek memasuki tahapan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) hingga pelaksanaan groundbreaking. Dengan kepastian kelembagaan, proyek pelabuhan internasional yang diproyeksikan menjadi gerbang baru ekspor Sumatera Selatan itu kini dinilai memiliki arah yang semakin jelas.
Pembahasan tersebut berlangsung dalam rapat konsorsium di Griya Agung, Palembang, Jumat (10/7/2026), yang dipimpin Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru. Berbeda dengan pertemuan sebelumnya yang lebih banyak membahas konsep dan koordinasi, rapat kali ini menghasilkan keputusan strategis yang akan menjadi pijakan bagi tahapan pembangunan berikutnya.
Salah satu keputusan penting adalah penetapan PT Pelabuhan Internasional Samudera Tanjung Carat sebagai Badan Usaha Pelabuhan. Perusahaan inilah yang nantinya bertanggung jawab mengelola proses pembangunan sekaligus operasional Pelabuhan Tanjung Carat sesuai ketentuan yang berlaku.
Gubernur Herman Deru mengatakan perkembangan proyek terus menunjukkan sinyal positif. Menurutnya, sejak proyek diperkenalkan kepada publik, ketertarikan dari kalangan dunia usaha mulai terlihat sehingga memberikan optimisme terhadap percepatan realisasi pelabuhan.
“Ketika kita launching Tanjung Carat, sudah terlihat adanya akselerasi dari berbagai perusahaan. Apalagi nanti dengan groundbreaking, tentu akan semakin memberikan kepastian bagi para investor untuk menanamkan modalnya,” kata Herman Deru.
Ia menegaskan bahwa pembentukan Badan Usaha Pelabuhan bukan sekadar keputusan administratif, melainkan langkah penting yang akan menentukan keberlanjutan proyek. Karena itu, seluruh proses harus tetap mengacu pada regulasi, terutama menyangkut komposisi kepemilikan saham yang melibatkan badan usaha milik negara maupun perusahaan daerah.
Menurut Herman Deru, kepentingan pembangunan Sumatera Selatan harus menjadi prioritas sehingga proyek dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat, dunia usaha, dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Setelah pembentukan BUP disepakati, konsorsium akan mempersiapkan tahapan lanjutan berupa penyusunan Perjanjian Kerja Sama (PKS). Dokumen tersebut akan menjadi dasar hukum sebelum pembangunan fisik dimulai melalui groundbreaking.
Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia (Persero), Achmad Muchtasyar, mengingatkan bahwa keberhasilan proyek tidak hanya ditentukan oleh pembangunan pelabuhan itu sendiri. Menurutnya, konektivitas menuju kawasan pelabuhan juga harus dipersiapkan secara bersamaan.
Ia menilai pembangunan jalan akses, jalan tol, hingga jalur kereta api menjadi bagian yang tidak terpisahkan agar distribusi barang dari dan menuju Pelabuhan Tanjung Carat dapat berlangsung lebih efisien.
Keberadaan jaringan transportasi yang terintegrasi diyakini akan memperkuat daya saing pelabuhan sebagai pusat logistik baru di Pulau Sumatera sekaligus memangkas biaya distribusi barang bagi pelaku usaha.
Pelabuhan Tanjung Carat selama ini diproyeksikan menjadi salah satu infrastruktur strategis yang mampu mendukung aktivitas ekspor berbagai komoditas unggulan Sumatera Selatan. Kehadiran pelabuhan tersebut juga diharapkan mengurangi ketergantungan terhadap pelabuhan di luar provinsi sehingga arus logistik menjadi lebih cepat dan efisien.
Selain memperkuat sektor perdagangan, proyek ini diperkirakan akan mendorong tumbuhnya kawasan industri baru, membuka peluang investasi, serta menciptakan lapangan kerja pada berbagai sektor yang berkaitan dengan jasa kepelabuhanan, logistik, manufaktur, dan transportasi.
Dengan disepakatinya pembentukan Badan Usaha Pelabuhan, proyek Pelabuhan Tanjung Carat kini memasuki fase implementasi yang lebih konkret. Tahapan berikutnya akan menjadi penentu apakah pelabuhan internasional yang telah lama direncanakan itu mampu segera terealisasi dan menjadi salah satu penggerak baru pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan. (***)
