Scroll untuk baca artikel
AdvertorialPrabumulih

LKPJ Wali Kota 2024, DPRD Prabumulih Soroti Kinerja OPD, Tegaskan Evaluasi untuk Pelayanan Publik Lebih Baik

×

LKPJ Wali Kota 2024, DPRD Prabumulih Soroti Kinerja OPD, Tegaskan Evaluasi untuk Pelayanan Publik Lebih Baik

Sebarkan artikel ini

PRABUMULIH, BERITAPRESS.ID | Rapat Paripurna DPRD Kota Prabumulih, Rabu (7/5/2025), menjadi momen penting dalam penyerahan dan pembacaan rekomendasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Prabumulih Tahun 2024.

Perwakilan Pansus I, II, dan III yang diwakili oleh Haji Hartono Hamid, SH membacakan rekomendasi tersebut dalam sidang paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD H. Deni Victoria, SH, MSI bersama Wakil Ketua I Haryono dan Wakil Ketua II Ir. Dipe Anom, serta dihadiri Wakil Wali Kota Prabumulih Franky Nazril, S.Kom., M.M.

Sorotan utama dalam rekomendasi tersebut adalah terkait evaluasi kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dinilai masih perlu ditingkatkan. Masalah pendidikan menjadi salah satu perhatian khusus, terutama terkait kurangnya sumber daya manusia operator Dapodik.

“Kemudian masalah BLUD Puskesmas untuk melengkapi fasilitas agar memadai, serta tenaga kesehatan profesional dan SDTM, menangani pelayanan kesehatan sehingga mengurangi beban RSUD Prabumulih memberikan layanan kesehatan. Selain itu terus tingkatkan derajat kesehatan masyarakat Prabumulih,” ujar Ketua DPRD Prabumulih Deni Victoria.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) juga mendapat sorotan dalam aspek pengawasan proyek fisik dan tata kelola infrastruktur.

“Dalam rekomendasi soal pengawasan pekerjaan pihak ketiga proyek fisik harus sesuai RAB. Agar mutu dan kualitas terjamin dan blacklist pihak ketiga tidak selesai mengatasi masalah drainase sehingga mengurangi banjir serta mendorong revisi Perda RT RW,” ucap politisi Hanura Prabumulih ini.

Pengelolaan sampah juga menjadi perhatian penting. Disperkim diminta menambah armada dan memperbaiki nomenklatur pengelolaan persampahan serta lampu penerangan jalan umum (PJU).

“Satpol PP harus menambah kekurangan personel, tertibkan pasar pagi, patuhi SOP agar tidak menimbulkan masalah di belakang hari,” ujarnya.

Rekomendasi lainnya turut disampaikan untuk berbagai OPD sebagai bahan evaluasi dan dorongan peningkatan pelayanan publik di Kota Prabumulih.

Ketua DPRD Deni Victoria menekankan pentingnya rekomendasi tersebut sebagai bentuk komitmen bersama dalam membangun Prabumulih ke arah yang lebih baik.

“DPRD Prabumulih berkomitmen mendukung Pemkot Prabumulih dalam rangka menjalankan programnya,” tutup Deni Victoria.

Dengan adanya rekomendasi ini, diharapkan Pemerintah Kota Prabumulih dapat menindaklanjuti dengan langkah konkret demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin profesional, efektif, dan berorientasi pada pelayanan publik. (ADV)