BERITAPRESS.ID, JAKARTA | Aparat penegak hukum bersama pemerintah pusat mulai menyoroti ketidaksesuaian pola harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit di tingkat petani yang mengalami penurunan, meski harga minyak sawit mentah (CPO) global justru berada dalam tren menguat.
Satgas Pangan Polri menyatakan telah memulai langkah penyelidikan awal atas dugaan adanya praktik tidak sehat dalam tata niaga sawit, termasuk indikasi persekongkolan harga di lapangan.
“Kami melihat ada ketidaksesuaian antara harga TBS dan kondisi pasar global. Ini akan kami telusuri bersama KPPU,” ujar Kepala Satgas Pangan Polri Brigjen Pol. Ade Simanjuntak di Jakarta, dilaman resmi pertanian.go.id, Senin (8/6/2026)
Pemerintah menilai kondisi tersebut sebagai anomali pasar yang berdampak langsung terhadap jutaan petani sawit di berbagai daerah. Kementerian Pertanian menyebut sekitar 15 juta petani sawit menjadi pihak yang paling terdampak.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan negara tidak akan membiarkan praktik yang menekan harga di tingkat petani. Ia menyebutkan harga TBS seharusnya mengikuti dinamika positif pasar global, termasuk penguatan nilai tukar dolar AS.
Dari hasil pemantauan, Kementerian Pertanian mencatat sekitar 270 hingga 300 perusahaan dari total 1.900 perusahaan sawit belum melakukan penyesuaian harga sesuai ketentuan pasar. Data tersebut telah diserahkan kepada aparat penegak hukum untuk pendalaman lebih lanjut.
Satgas Pangan Polri memastikan langkah penelusuran akan dilakukan hingga tingkat daerah dengan melibatkan jajaran kepolisian di 25 provinsi.
Pemerintah menegaskan pengawasan akan diperketat guna memastikan tata niaga sawit berjalan lebih transparan dan tidak merugikan petani sebagai produsen utama komoditas. (***)/one
