BERITAPRESS.ID, MUARA ENIM | Pemerintah Kabupaten Muara Enim bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, PT Kereta Api Indonesia (Persero), PT Bukit Asam Tbk (PTBA), serta pihak swasta bersepakat membangun lima jembatan layang (flyover) untuk mengatasi kemacetan di perlintasan sebidang kereta api sekaligus meningkatkan kapasitas angkut batubara. Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan kerja sama yang berlangsung di Balai Agung Serasan Sekundang, Senin (6/7/2026).
Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Muara Enim, Ir. Hj. Sumarni, M.Si., menegaskan Pemerintah Kabupaten Muara Enim berkomitmen mengawal proyek strategis tersebut hingga tuntas.
“Kami siap membantu segala kebutuhan teknis maupun administrasi yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten, serta berdiri di garis depan memastikan kelancaran pelaksanaannya,” ujarnya.
Sumarni menjelaskan, tantangan yang dihadapi masih cukup besar karena saat ini terdapat 29 perlintasan sebidang kereta api di wilayah Muara Enim yang harus diselesaikan secara bertahap. Meski demikian, ia optimistis persoalan tersebut dapat diatasi melalui sinergi seluruh pihak demi keselamatan dan kelancaran transportasi.
Direktur Portofolio PT KAI, I Gede Dharma Yusa, mengatakan penandatanganan kerja sama ini menjadi momentum penting yang diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain.
Ia menjelaskan, dari lima flyover yang direncanakan, satu sedang dibangun oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Sementara empat lainnya akan dikerjakan masing-masing oleh Dinas PUPR, PT KAI, PT Bukit Asam Tbk, serta asosiasi pengusaha batubara swasta.
“Penandatanganan hari ini mencakup pembangunan oleh PT KAI dan PTBA. Sementara untuk flyover milik pihak swasta, khususnya Flyover Gunung Megang 106, kami masih terus bernegosiasi dan memohon dukungan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten agar kesepakatan segera tercapai,” katanya.
Menurutnya, pembangunan flyover menjadi kebutuhan mendesak untuk mendukung peningkatan kapasitas angkutan batubara.
“Tahun lalu PT KAI mampu mengangkut 59 juta ton, tahun ini ditargetkan mencapai 61 juta ton, dan meningkat menjadi 71 juta ton jika proyek Pelabuhan Keramasan rampung pada pertengahan tahun depan. Ke depan kapasitas ditargetkan mencapai 85 juta ton bahkan 100 juta ton pada 2030,” jelasnya.
Ia menambahkan, tanpa penyelesaian empat flyover tersebut, kapasitas angkut diperkirakan hanya mampu mencapai 71 juta ton.
“Tanpa keempat flyover ini selesai, kapasitas angkut kita hanya akan mentok di angka 71 juta ton. Saat ini jarak antar kereta sekitar 15–16 menit, sementara satu rangkaian kereta menyebabkan penutupan jalan hingga enam menit. Akibatnya, jalan raya hanya terbuka sekitar dua menit saja. Kondisi ini sangat merugikan masyarakat dan kelancaran logistik,” paparnya.
Pembangunan ditargetkan dimulai pada kuartal II atau III tahun ini dengan waktu pengerjaan sekitar satu hingga satu setengah tahun, sehingga seluruh proyek diharapkan rampung paling lambat pada 2028.
Direktur Utama PT Bukit Asam Tbk, Wirawan Bambang Ismawan, mengajak seluruh pihak memanfaatkan amanah yang diberikan dengan bekerja maksimal demi kepentingan masyarakat.
“Jangan sampai kita menyesal di kemudian hari karena tidak melakukan yang terbaik. Doa rakyat yang menerima kebaikan itu luar biasa besarnya, insya Allah akan menjadi berkah bagi kita semua,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan agar proses administrasi tidak menghambat pelaksanaan proyek di lapangan.
“Administrasi harus mendukung operasi, bukan sebaliknya. Pesan ini sekaligus mengingatkan arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto agar segala sesuatu berjalan cepat dan tepat sasaran,” tegasnya.
Sementara itu, Gubernur Sumatera Selatan, H. Herman Deru, mengapresiasi sinergi seluruh pihak dalam merealisasikan pembangunan lima flyover tersebut.
Menurut Herman Deru, pembangunan infrastruktur tersebut tidak hanya akan memberikan kenyamanan bagi masyarakat pengguna jalan, tetapi juga mampu menekan biaya logistik dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
“Kita lihat dulu jalan di sini penuh debu hitam, kini perlahan berubah dan masyarakat mulai merasakan kenyamanannya. Pembangunan Pelabuhan Keramasan yang menjadi proyek strategis nasional pun harus berjalan beriringan dengan perbaikan jalan, agar manfaatnya benar-benar terasa,” katanya.
Herman Deru juga meminta seluruh pihak mematuhi jadwal pelaksanaan proyek dan memastikan pengawasannya dilakukan secara optimal bersama BPKP. Terkait belum tercapainya kesepakatan pembangunan flyover oleh asosiasi pengusaha batubara, ia meminta persoalan tersebut segera diselesaikan.
“Kalau masih terkendala, biar PT KAI yang mengambil alih pengelolaannya. Jangan sampai kepentingan umum terhambat hanya karena urusan satu kelompok. Ingatlah, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung,” pungkasnya. (Andi Candra)
