BERITAPRESS.ID, MUARA ENIM | Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Muara Enim, Ir. Hj. Sumarni, M.Si., mengungkapkan bahwa selama kurang lebih satu setengah tahun menjabat sebagai Wakil Bupati Muara Enim, dirinya tidak pernah dilibatkan dalam proses perencanaan maupun pembahasan anggaran daerah.
Hal itu disampaikan Sumarni saat memimpin Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah Kabupaten Muara Enim di Ruang Rapat Pangripta Nusantara Bappeda Muara Enim, Kamis (11/6/2026).
Rapat tersebut dihadiri Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Emran Tabrani, para staf ahli, asisten, kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta camat se-Kabupaten Muara Enim.
Sebagaimana diketahui, Sumarni resmi menerima amanah sebagai Plt Bupati Muara Enim setelah menerima Surat Keputusan dari Gubernur Sumatera Selatan pada Rabu (10/6). Penunjukan tersebut dilakukan menyusul proses hukum yang menjerat Bupati Muara Enim nonaktif, H. Edison, yang ditetapkan sebagai tersangka setelah terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Di hadapan para kepala OPD, Sumarni mengaku belum memiliki gambaran utuh mengenai sejumlah program yang sedang berjalan karena selama ini tidak pernah dilibatkan dalam proses penyusunannya.
“Lebih baik saya sampaikan terus terang, bukan hanya 2026 tetapi dari tahun 2025, saya tidak pernah dilibatkan, baik dalam perencanaan maupun pembahasan anggaran,” ungkapnya.
Menurut Sumarni, kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri setelah dirinya dipercaya memimpin Kabupaten Muara Enim sebagai Plt Bupati.
Karena itu, ia merasa perlu memperoleh data dan informasi secara menyeluruh mengenai seluruh program yang telah direncanakan maupun sedang dilaksanakan oleh masing-masing perangkat daerah.
“Bagaimana saya mau melihat dan melanjutkan program-program ini jika saya tidak mengetahui secara detail. Karena itu nanti saya akan meminta seluruh OPD melakukan paparan mengenai kegiatan yang sudah dan sedang dilaksanakan hingga Juni 2026, termasuk permasalahan dan solusi yang ada,” ujarnya.
Ia menegaskan, langkah tersebut penting agar seluruh jajaran pemerintah memiliki persepsi yang sama dalam menjalankan roda pemerintahan ke depan.
Selain itu, Sumarni menilai tugas yang diembannya saat ini tidak ringan, terutama di tengah upaya pemerintah daerah mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
“Kita harus menyatukan persepsi terlebih dahulu. Saya tidak mau meraba-raba. Tugas ini berat dan kita harus memperbaiki sistem serta mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah,” tegasnya.
Dalam rapat tersebut, Sumarni juga menegaskan akan memperkuat sistem pengawasan internal serta menerapkan pakta integritas bagi seluruh perangkat daerah.
“Evaluasi terhadap pejabat dan OPD juga akan dilakukan berdasarkan sistem manajemen talenta yang telah diterapkan pemerintah,” bebernya.
Lebih lanjut, Sumarni mengajak seluruh aparatur sipil negara meninggalkan sekat-sekat maupun pengelompokan di lingkungan birokrasi. Menurutnya, loyalitas aparatur harus ditujukan kepada institusi pemerintahan, bukan kepada individu tertentu.
“Saya tidak mau lagi ada istilah ini orang Bupati, ini orang Wabup. Loyalitas itu bukan kepada personal, tetapi kepada pemerintahan. Mari kita bersama-sama bekerja untuk pembangunan Kabupaten Muara Enim,” ajaknya.
Di akhir arahannya, Sumarni memastikan seluruh program pembangunan tetap berjalan sesuai rencana. Ia meminta seluruh OPD bekerja maksimal mengingat tahun anggaran 2026 telah memasuki pertengahan tahun.
“Kita sudah masuk bulan Juni, saya tidak mau pembangunan dilakukan asal-asalan. Waktu tinggal sekitar enam bulan lagi sehingga seluruh program harus direncanakan dan dilaksanakan secara matang agar hasilnya maksimal serta dapat dirasakan masyarakat secara merata di 22 kecamatan, 246 desa, dan 10 kelurahan,” pungkasnya. (Andi)
