BERITAPRESS | PENCAPAIAN opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang kembali diraih Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) untuk kali ke-12 berturut-turut menjadi salah satu capaian penting dalam tata kelola keuangan daerah.
Di bawah kepemimpinan Gubernur Sumsel, H. Herman Deru H. Herman Deru, capaian ini menunjukkan dari sisi administrasi dan pelaporan keuangan, pemerintah daerah dinilai telah memenuhi standar yang ditetapkan Badan Pemeriksa Keuangan RI Badan Pemeriksa Keuangan RI.
Dalam Rapat Paripurna XXXVII DPRD Provinsi Sumsel DPRD Provinsi Sumsel, Gubernur menegaskan laporan keuangan telah diaudit secara baik, dan pemerintah terus berupaya menjalankan pembangunan sesuai skala prioritas. Apresiasi dari legislatif juga memperkuat capaian ini merupakan hasil kerja bersama dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Namun, capaian yang konsisten ini, terdapat ruang refleksi yang penting untuk terus dibicarakan secara sehat dan objektif dalam perspektif pembangunan daerah. WTP memang menunjukkan tata kelola keuangan berjalan sesuai aturan, tetapi pertanyaan yang lebih luas adalah sejauh mana pengelolaan tersebut benar-benar berdampak pada kualitas hidup masyarakat di lapangan?.
WTP pada dasarnya adalah opini audit atas kewajaran laporan keuangan pemerintah daerah. Fokus penilaian berada pada kepatuhan terhadap standar akuntansi pemerintahan, kelengkapan administrasi, serta sistem pengendalian internal. Dengan kata lain, WTP lebih menilai bagaimana uang dikelola, bukan secara langsung mengukur hasil akhir dari penggunaan anggaran tersebut dalam kehidupan masyarakat.
Oleh karena itu, WTP tidak dapat berdiri sendiri sebagai satu-satunya indikator keberhasilan pembangunan. Daerah dengan opini WTP yang berulang tetap bisa menghadapi tantangan seperti ketimpangan pembangunan, layanan publik yang belum merata, atau program yang belum sepenuhnya efektif menyentuh kebutuhan masyarakat. Di sinilah pentingnya menempatkan WTP sebagai fondasi tata kelola, bukan garis akhir keberhasilan.
Catatan Evaluasi
Dalam konteks ini, tindak lanjut terhadap catatan dan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan RI Badan Pemeriksa Keuangan RI menjadi kunci penting. Rekomendasi hasil audit bukan sekadar formalitas laporan, tetapi bagian dari proses perbaikan berkelanjutan untuk memperkuat sistem pengendalian internal, meningkatkan efisiensi anggaran, dan memastikan setiap rupiah belanja daerah memberikan manfaat yang optimal.
Jika tindak lanjut ini dilakukan secara konsisten, maka WTP tidak hanya menjadi capaian administratif, tetapi juga instrumen yang mendorong peningkatan kualitas kebijakan publik. Pada bagian ini, WTP dapat berkembang bukan hanya rapor keuangan menjadi alat penguat dampak pembangunan.
Peran DPRD Provinsi Sumsel DPRD Provinsi Sumsel juga menjadi sangat penting dalam memastikan pengawasan tidak berhenti pada aspek kepatuhan anggaran, tetapi juga menyentuh efektivitas program pembangunan.
Sinergi antara eksekutif dan legislatif perlu terus diarahkan agar anggaran daerah tidak hanya terserap dengan baik, tetapi juga benar-benar memberikan dampak yang merata di seluruh wilayah Sumsel.
Di samping itu, apresiasi terhadap capaian WTP tetap memiliki nilai positif, apalagi WTP itu sebagai cerminan adanya konsistensi dalam menjaga tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.
Namun apresiasi tersebut idealnya diiringi dengan penguatan evaluasi, agar capaian ini tidak hanya menjadi rutinitas tahunan, tetapi berkembang menjadi sistem yang semakin matang, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Ke depan, tantangan pembangunan Sumsel tidak hanya terletak pada bagaimana mempertahankan opini WTP, tetapi juga bagaimana memastikan setiap kebijakan dan anggaran yang dikelola mampu menjawab persoalan nyata masyarakat, mulai dari infrastruktur dasar, pelayanan publik, hingga pengurangan kesenjangan sosial.
Dengan demikian, WTP ke-12 Sumsel dapat dipahami sebagai kombinasi antara keberhasilan administrasi dan momentum penguatan evaluasi. Keduanya berjalan beriringan dan saling melengkapi, Sebab ukuran keberhasilan pembangunan yang paling utuh bukan hanya laporan yang tertib di atas meja auditor, tetapi juga perubahan nyata yang benar-benar dirasakan masyarakat hingga ke lapisan paling bawah. (***)/one
