BERITAPRESSS.ID, LAHAT | Pemerintah Kabupaten Lahat memastikan kebijakan efisiensi anggaran akan dilanjutkan dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027. Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Lahat Widia Ningsih, S.H., M.H., saat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Lahat dalam rangka pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027, Selasa (8/9/2026).
Widia Ningsih hadir mewakili Bupati Lahat Bursah Zarnubi, S.E., dalam rapat yang berlangsung di ruang sidang utama DPRD Kabupaten Lahat.
Dalam sambutannya, Widia mengatakan penyusunan KUA dan PPAS APBD Kabupaten Lahat Tahun Anggaran 2027 merupakan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara serta Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Menurutnya, KUA memuat kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah beserta asumsi yang mendasarinya. Sementara PPAS menjadi dasar dalam menentukan program prioritas sekaligus batas maksimal anggaran bagi setiap perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD).
Rancangan KUA dan PPAS 2027 disusun berdasarkan RKPD Kabupaten Lahat Tahun 2027 dengan memperhatikan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah, program prioritas nasional, program strategis nasional, serta visi dan misi Pemerintah Kabupaten Lahat.
Adapun sejumlah prioritas pembangunan daerah pada 2027 meliputi penguatan ekonomi inklusif berbasis potensi lokal, investasi dan pariwisata, serta peningkatan kemandirian fiskal.
Selanjutnya, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan perlindungan sosial untuk mempercepat penurunan kemiskinan dan ketimpangan. Pemerintah juga memprioritaskan penguatan infrastruktur dasar, peningkatan kualitas lingkungan, ketahanan bencana, serta tata kelola pemerintahan digital yang inovatif.
“Pembangunan Kabupaten Lahat tahun 2027 juga diarahkan pada penguatan manajemen penyelenggaraan pemerintahan, selaras dengan misi Bupati Lahat, yaitu Menata Kota, Membangun Desa,” ujar Widia.
Lebih lanjut, berdasarkan asumsi dasar ekonomi dan kebijakan yang telah disusun, pendapatan daerah Kabupaten Lahat Tahun Anggaran 2027 diproyeksikan mencapai Rp2,18 triliun. Sementara belanja daerah diproyeksikan sekitar Rp2,345 triliun, dengan penerimaan pembiayaan sekitar Rp164,1 miliar.
Widia menjelaskan, APBD Kabupaten Lahat Tahun Anggaran 2027 mengalami penurunan sekitar Rp706 miliar dibandingkan APBD 2026.
Penurunan tersebut, kata dia, dipengaruhi oleh kebijakan efisiensi anggaran serta penyesuaian kurang bayar dari pemerintah pusat.
Dengan kondisi fiskal tersebut, Pemerintah Kabupaten Lahat berharap tercipta kesepahaman antara pemerintah daerah dan DPRD untuk melanjutkan langkah efisiensi anggaran, terutama terhadap belanja operasional yang tidak menjadi prioritas.
Di sisi lain, belanja yang berkaitan langsung dengan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat akan terus dioptimalkan agar program prioritas daerah tetap berjalan secara efektif.
Pemerintah Kabupaten Lahat bersama DPRD diharapkan dapat menyelaraskan kemampuan keuangan daerah dengan kebutuhan pembangunan sehingga APBD 2027 tetap mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Laporan : Andes
