BERITAPRESS.ID, MUARA ENIM | Pasca Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Muara Enim, Ir. Hj. Sumarni, M.Si., meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), khususnya yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik, tetap bekerja seperti biasa sesuai aturan dan mekanisme yang berlaku.
Hal tersebut disampaikan Sumarni saat memimpin Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah di Ruang Rapat Pangripta Nusantara Bappeda Kabupaten Muara Enim, Kamis (11/6/2026).
Dalam rapat perdana tersebut, Sumarni didampingi Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Emran Tabrani, Asisten I Andi Wijaya, Asisten III Risman Effendi, serta diikuti seluruh kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
Sumarni meminta seluruh perangkat daerah segera melakukan evaluasi terhadap 20 program strategis daerah sekaligus mengidentifikasi berbagai kegiatan yang membutuhkan penanganan cepat.
“Saya minta kerja sama yang nyata kepada seluruh OPD untuk melakukan evaluasi 20 program strategis dan kegiatan lain yang perlu penanganan cepat agar bisa segera ditindaklanjuti,” ujarnya.
Menurut Sumarni, dinamika pemerintahan yang terjadi belakangan ini menjadi tantangan tersendiri bagi Kabupaten Muara Enim. Karena itu, birokrasi harus bergerak cepat agar pelayanan kepada masyarakat tidak mengalami stagnasi.
Ia juga menginstruksikan seluruh OPD agar lebih peka terhadap berbagai persoalan maupun aspirasi masyarakat.
“Saya minta setiap OPD lebih sering melakukan sosialisasi dan mempublikasikan program yang akan dilaksanakan sehingga masyarakat mengetahui kinerja pemerintah daerah. Saya juga meminta ruang Command Centre diaktifkan sehingga ke depan setiap camat dan OPD dapat berkomunikasi langsung dengan saya setiap hari tanpa harus datang ke Kantor Pemda,” katanya.
Sumarni menjelaskan, dalam visi dan misi MEMBARA terdapat 20 program strategis yang sangat dinantikan masyarakat. Oleh sebab itu, seluruh OPD diminta memaparkan perkembangan program, baik yang belum berjalan, sedang dilaksanakan, maupun yang telah selesai sebagai bahan evaluasi.
Selain itu, ia mengingatkan masih banyak persoalan yang membutuhkan penanganan serius, di antaranya banjir di Kota Muara Enim, infrastruktur jalan yang rusak, krisis pasokan listrik, layanan air bersih, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), hingga penyaluran pupuk bersubsidi.
“Kita harus kembali kepada tujuan utama pemerintahan, yakni melayani masyarakat. Program yang dibuat harus benar-benar menjawab kebutuhan warga, bukan sekadar menghabiskan anggaran,” tegasnya.
Sumarni menilai salah satu kelemahan yang selama ini terjadi adalah belum optimalnya sinkronisasi antara program pemerintah dengan kebutuhan riil masyarakat. Akibatnya, berbagai keluhan publik masih terus muncul meskipun anggaran pembangunan telah dialokasikan.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur harus disusun berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan masyarakat, bukan sekadar menjadi rutinitas tahunan.
“Kalau membangun itu mudah, tetapi memelihara dan memastikan program berjalan sesuai tujuannya itulah yang sering kali tidak sesuai harapan. Masyarakat tidak ingin tahu apa alasannya, mereka hanya ingin pelayanan yang baik, jalan yang mulus, listrik tidak sering padam, air bersih lancar, dan kebutuhan dasar lainnya terpenuhi,” jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Sumarni juga menginstruksikan seluruh OPD melakukan inventarisasi aset daerah secara menyeluruh, termasuk kawasan yang memiliki potensi wisata. Menurutnya, masih banyak aset daerah yang dapat dikembangkan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru apabila dikelola secara profesional dan didukung sinergi dengan pemerintah pusat.
“Tantangan tahun 2027 tentu lebih berat dengan kondisi saat ini. Karena itu saya meminta seluruh perangkat daerah fokus pada 20 program strategis yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat. Keberhasilan pembangunan tidak diukur dari banyaknya program yang dibuat, tetapi dari sejauh mana program tersebut mampu menjawab persoalan rakyat,” bebernya.
Di akhir arahannya, Sumarni mengajak seluruh masyarakat menjaga persatuan, kesatuan, dan kondusivitas daerah di tengah dinamika yang dihadapi Kabupaten Muara Enim.
“Dengan kebersamaan dan semangat gotong royong menjadi modal utama bagi masyarakat untuk menjaga stabilitas daerah sekaligus memastikan pembangunan dan pelayanan publik tetap berjalan dengan baik,” pungkasnya. (Andi)
