Kesehatan

Mengapa Lapas Rentan TB? Ini Langkah Pemerintah

×

Mengapa Lapas Rentan TB? Ini Langkah Pemerintah

Sebarkan artikel ini
foto : kemkes.go.id

BERITAPRESS.ID | Di balik tembok lembaga pemasyarakatan (lapas), ancaman yang dihadapi warga binaan bukan hanya terbatas pada hilangnya kebebasan. Kepadatan hunian dan tingginya intensitas interaksi antarpenghuni membuat lapas menjadi salah satu lingkungan yang memiliki risiko lebih besar terhadap penyebaran tuberkulosis (TB), penyakit menular yang hingga kini masih menjadi tantangan kesehatan di Indonesia.

Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah memperkuat upaya deteksi dini melalui skrining TB dan Cek Kesehatan Gratis (CKG) bagi warga binaan pemasyarakatan di seluruh Indonesia. Program ini merupakan bagian dari prioritas nasional untuk memperluas akses layanan kesehatan sekaligus mempercepat target eliminasi TB pada 2030.

Pelaksanaan program secara nasional diawali di Lapas Kelas IIA Ngaseman, Pulau Nusakambangan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Kegiatan tersebut menyasar narapidana, tahanan, anak binaan, hingga petugas pemasyarakatan sebagai kelompok yang memiliki risiko lebih tinggi terhadap penularan penyakit akibat kondisi lingkungan yang padat.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa layanan kesehatan merupakan hak seluruh masyarakat Indonesia tanpa membedakan status, termasuk warga binaan di lembaga pemasyarakatan.

“Pak Presiden berpesan agar program ini dilakukan kepada seluruh masyarakat, siapa pun mereka, termasuk 272 ribu warga binaan di lebih dari 532 lapas dan rutan di seluruh Indonesia,” ujar Budi.

Menurutnya, pemeriksaan kesehatan secara berkala diharapkan mampu menjaga kondisi kesehatan warga binaan selama menjalani masa pidana sehingga ketika kembali ke tengah masyarakat mereka tetap sehat dan memiliki kualitas hidup yang baik.

Mengapa Lapas Rentan Menjadi Tempat Penularan TB?

Tuberkulosis merupakan penyakit yang menular melalui udara ketika penderita batuk, bersin, atau berbicara. Risiko penyebarannya meningkat di lingkungan dengan sirkulasi udara yang kurang baik dan kepadatan penghuni yang tinggi, dua kondisi yang banyak dijumpai di lembaga pemasyarakatan.

Data Kementerian Kesehatan menunjukkan prevalensi kasus TB di lapas mencapai 0,54 persen, lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional yang berada di angka 0,3 persen.

Karena itu, deteksi dini melalui pemeriksaan foto rontgen dada menjadi langkah penting untuk menemukan kasus lebih awal sehingga pengobatan dapat segera dilakukan sebelum penularan meluas.

“TB ini menular dan jangan dianggap remeh. Tapi pengobatannya ada. Kalau ketahuan sejak awal, diobati pasti sembuh dan tidak menularkan lagi. Inilah mengapa skrining TB kita lakukan di lapas agar angka kematian akibat TB bisa menurun tajam,” kata Budi.

Tak Hanya TB, Penyakit Tidak Menular Juga Diwaspadai

Selain memburu kasus TB, pemerintah juga memanfaatkan program tersebut untuk mendeteksi lebih dini penyakit tidak menular yang banyak menjadi penyebab kematian di Indonesia, seperti stroke, penyakit jantung, dan diabetes.

Menkes mengingatkan pentingnya menjaga tekanan darah tetap di bawah 120/80 mmHg, kadar gula darah di bawah 200 mg/dL, serta kolesterol di bawah 200 mg/dL sebagai indikator dasar kesehatan yang perlu dipantau secara rutin.

Paket layanan Cek Kesehatan Gratis mencakup pengukuran tinggi dan berat badan, pemeriksaan tekanan darah, gula darah, kolesterol, tes cepat HIV, skrining TB menggunakan foto rontgen dada, hingga pemeriksaan dahak bagi peserta yang menunjukkan gejala TB agar segera mendapatkan penanganan.

Target Lebih dari 320 Ribu Peserta

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto mengatakan pihaknya mendukung penuh pelaksanaan skrining kesehatan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas layanan kesehatan di lingkungan pemasyarakatan.

Menurut Agus, Indonesia masih menjadi salah satu negara dengan jumlah kasus TB tertinggi di dunia sehingga diperlukan langkah luar biasa, termasuk memperkuat deteksi dini di lapas yang memiliki tingkat risiko penularan lebih tinggi.

Untuk mendukung program tersebut, pemerintah juga memperkuat fasilitas kesehatan di lingkungan pemasyarakatan. Kementerian Kesehatan menyerahkan bantuan alat kesehatan senilai Rp2,2 miliar kepada Rumah Sakit Umum Pemasyarakatan Nusakambangan guna meningkatkan kapasitas pelayanan medis.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Andi Saguni menjelaskan, program skrining TB dan Cek Kesehatan Gratis akan menjangkau 321.449 peserta, terdiri atas 272.573 warga binaan dan 48.876 petugas pemasyarakatan di 532 Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan yang tersebar di 34 provinsi.

Program tersebut akan dilaksanakan secara bertahap hingga akhir 2026. Khusus pelaksanaan perdana di Nusakambangan, kegiatan berlangsung selama empat hari dengan target 5.768 peserta, terdiri atas 4.842 warga binaan dan 926 petugas.

Melalui deteksi dini yang dilakukan secara berkala, pemerintah berharap penularan tuberkulosis di lingkungan pemasyarakatan dapat ditekan, kualitas kesehatan warga binaan meningkat, serta target eliminasi TB di Indonesia pada 2030 dapat tercapai. (***)