BERITAPRESS.ID, JAKARTA | Selama ini, kawasan konservasi kerap dipandang sebagai wilayah yang hanya berfungsi menjaga kelestarian alam. Namun, pemerintah kini mencoba menghadirkan pendekatan baru yang tidak hanya melindungi lingkungan, tetapi juga memastikan masyarakat sekitar ikut merasakan manfaat ekonomi dari keberadaan kawasan tersebut.
Upaya itu diwujudkan melalui pengembangan skema pembiayaan inovatif untuk pengelolaan taman nasional dan perlindungan spesies ikonik Indonesia. Melalui pendekatan ini, pemerintah berupaya membangun sistem pendanaan yang lebih berkelanjutan sehingga program konservasi tidak semata bergantung pada anggaran negara.
Gagasan tersebut menjadi salah satu fokus pembahasan dalam pertemuan donor dan investor internasional yang digelar di Jakarta, Senin (8/6/2026). Forum itu mempertemukan pemerintah, mitra pembangunan, lembaga internasional, hingga calon investor yang memiliki perhatian terhadap pelestarian keanekaragaman hayati Indonesia.
Ketua Satuan Tugas Pembiayaan Inovatif untuk Taman Nasional dan Konservasi Spesies Ikonik, Hashim Djojohadikusumo, dilaman resmi kehutanan kemarin mengatakan Indonesia memiliki kekayaan alam yang tidak hanya penting bagi bangsa sendiri, tetapi juga bagi dunia. Karena itu, diperlukan model pendanaan yang mampu menjamin keberlanjutan pengelolaan kawasan konservasi dalam jangka panjang.
Menurutnya, kolaborasi dengan berbagai pihak menjadi faktor penting untuk memperkuat upaya perlindungan alam sekaligus membuka peluang pendanaan baru yang lebih produktif.
Pemerintah sendiri menyiapkan dua langkah utama dalam menjalankan agenda tersebut. Pertama, memperkuat fondasi regulasi dan kelembagaan agar tercipta iklim investasi yang mendukung sektor konservasi. Kedua, membangun berbagai instrumen pembiayaan yang dapat menarik partisipasi investor dan mitra internasional.
Melalui skema tersebut, kawasan konservasi diharapkan mampu mengembangkan sumber pendapatan yang nantinya digunakan kembali untuk mendukung operasional pelestarian alam, perlindungan satwa liar, hingga program pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan.
Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki menegaskan pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah konkret agar program ini tidak berhenti pada tataran konsep. Salah satunya dengan mempercepat transformasi beberapa taman nasional menjadi Badan Layanan Umum (BLU).
Empat taman nasional yang menjadi proyek percontohan meliputi Taman Nasional Komodo, Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Taman Nasional Rinjani, dan Taman Nasional Way Kambas.
Dengan status BLU, kawasan tersebut memiliki ruang yang lebih luas untuk mengelola pendapatan secara mandiri. Dana yang diperoleh dapat digunakan kembali untuk mendukung kegiatan konservasi tanpa harus seluruhnya bergantung pada mekanisme anggaran rutin pemerintah.
Pemerintah juga menekankan keberhasilan skema ini tidak hanya diukur dari besarnya investasi yang masuk. Aspek tata kelola, transparansi, dan pembagian manfaat kepada masyarakat menjadi bagian penting yang tidak dapat dipisahkan.
Melalui pendekatan tersebut, warga yang tinggal di sekitar kawasan konservasi diharapkan tidak lagi hanya menjadi penonton, melainkan turut memperoleh manfaat ekonomi dari keberadaan sumber daya alam yang selama ini dijaga bersama.
Dukungan terhadap inisiatif tersebut juga datang dari sejumlah negara sahabat dan organisasi internasional. Mereka menyatakan kesiapan untuk terlibat dalam pengembangan sistem pembiayaan konservasi yang dinilai mampu memperkuat perlindungan keanekaragaman hayati sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal.
Dengan model pendanaan yang lebih modern dan berkelanjutan, pemerintah berharap pengelolaan taman nasional di masa depan dapat berjalan lebih mandiri, profesional, serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi alam dan masyarakat. (***)/one
