BERITAPRESS.ID, PRABUMULIH | Wali Kota Prabumulih, H. Arlan, menghadiri langsung pelantikan Pengurus Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kota Prabumulih periode 2025–2030. Acara yang digelar di Ruang Rapat Lantai 1 Kantor Pemerintah Kota Prabumulih ini menjadi langkah awal dalam memperkuat dukungan terhadap sektor kerajinan dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di kota ini.
Pelantikan dilakukan oleh Ketua Dekranasda Kota Prabumulih, Hj. Linda Apriana Arlan, yang juga hadir memimpin jalannya acara.
Dalam sambutannya, Wali Kota H. Arlan mengucapkan selamat kepada para pengurus yang baru dilantik. Ia berharap kepengurusan baru ini dapat membawa semangat baru dan memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan industri kreatif lokal.
“Semoga seluruh pengurus yang telah dilantik dapat bekerja secara kompak dan profesional. Teruslah berinovasi dan membangun kemitraan strategis demi kemajuan UMKM Prabumulih,” ujar H. Arlan dalam sambutannya, Senin (23/6/2025).
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara Dekranasda, pelaku usaha, dan sektor swasta, termasuk melalui pemanfaatan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR), guna mendukung pengembangan kapasitas UMKM dan memperluas pasar produk kerajinan daerah.
Lebih lanjut, H. Arlan mendorong Dekranasda untuk aktif dalam kegiatan pembinaan, pelatihan, serta promosi produk unggulan daerah. Ia optimistis bahwa potensi kerajinan khas Prabumulih bisa menembus pasar nasional dan menjadi bagian dari identitas ekonomi kreatif kota.
“Kerajinan khas Prabumulih memiliki potensi besar untuk dikenal lebih luas dan menjadi daya tarik ekonomi yang bernilai,” ungkapnya.
Acara pelantikan juga dihadiri oleh Sekretaris Daerah H. Elman, para Staf Ahli, Asisten, Kepala OPD, serta seluruh jajaran pengurus Dekranasda periode 2025–2030.
Dengan pelantikan ini, Dekranasda Prabumulih diharapkan semakin solid dan mampu menjadi garda terdepan dalam mendukung pertumbuhan sektor ekonomi kreatif, membina para perajin, serta menciptakan inovasi yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat lokal. (*)
