Mengapa pemerintah kini ingin pesawat haji tak lagi pulang kosong? Di balik kebijakan itu ada strategi menggaet wisatawan Timur Tengah, memperkuat maskapai nasional, sekaligus menambah devisa negara.
BERITAPRESS.ID, JAKARTA |Penerbangan haji Indonesia memasuki babak baru. Jika selama ini pesawat yang mengantar jemaah ke Arab Saudi kerap kembali tanpa penumpang atau empty flight, pemerintah kini menyiapkan strategi agar perjalanan pulang dimanfaatkan untuk membawa wisatawan dari Arab Saudi dan kawasan Timur Tengah ke Indonesia. Langkah ini menjadi bagian dari upaya membangun ekosistem ekonomi haji yang mampu menghasilkan devisa baru bagi negara.
Transformasi tersebut ditandai dengan pembentukan task force lintas kementerian oleh Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) bersama Kementerian Perhubungan, Kementerian Pariwisata, serta PT Garuda Indonesia (Persero). Tim ini dibentuk sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto dalam evaluasi penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M sekaligus persiapan musim haji 2027.
Kesepakatan pembentukan task force dicapai dalam rapat koordinasi yang dipimpin Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak. Hadir pula Wakil Menteri Perhubungan Suntana, Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa, dan Direktur Utama Garuda Indonesia Glenny H. Kairupan.
Menurut Dahnil, optimalisasi penerbangan haji bukan hanya efisiensi operasional maskapai saja melainkan pemerintah ingin menjadikan penyelenggaraan haji sebagai bagian dari penguatan ekonomi nasional melalui sektor pariwisata, logistik, hingga industri penerbangan.
“Presiden memberikan arahan agar pesawat yang mengantar jemaah haji tidak kembali dalam kondisi kosong. Karena itu kami berkoordinasi dengan Kemenhub, Kemenpar, dan Garuda Indonesia untuk menyiapkan langkah-langkah konkret sehingga penerbangan tersebut dapat memberikan nilai tambah bagi Indonesia,” kata Dahnil belum lama ini.
Langkah tersebut dimungkinkan setelah pemerintah Indonesia memperoleh izin dari General Authority of Civil Aviation (GACA) Arab Saudi yang memungkinkan maskapai Indonesia mengangkut penumpang pada rute kembali dari Arab Saudi menuju Indonesia.
Artinya, pesawat yang selama ini pulang tanpa penumpang berpotensi dimanfaatkan untuk membawa wisatawan Arab Saudi maupun negara-negara Timur Tengah menuju berbagai destinasi unggulan di Indonesia.
Menurut Dahnil, kebijakan itu sejalan dengan visi Presiden Prabowo untuk membangun ekosistem ekonomi haji yang lebih produktif.
Setiap tahun, sekitar 3,2 juta warga Indonesia melakukan perjalanan haji dan umrah dengan nilai ekonomi yang sangat besar. Selama ini aktivitas tersebut lebih banyak memicu arus devisa keluar (cash outflow). Pemerintah kini ingin mengubahnya menjadi peluang menghadirkan arus devisa masuk (cash inflow) melalui sektor pariwisata dan penerbangan.
Oleh karena itu, kolaborasi lintas kementerian dinilai penting agar momentum penyelenggaraan haji dan umrah tidak hanya menjadi layanan ibadah, tetapi juga menjadi instrumen penguatan ekonomi nasional.
Apalagi pada sisi pariwisata, Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa menyatakan pihaknya siap memperkuat promosi destinasi wisata Indonesia di pasar Arab Saudi dan Timur Tengah melalui kampanye digital, business matching, hingga program pemasaran terpadu.
Dengan demikian, tersedianya penerbangan langsung, pemerintah berharap semakin banyak wisatawan dari kawasan Timur Tengah memilih Indonesia sebagai tujuan wisata.
Disamping itu optimalisasi penerbangan haji juga diharapkan memperkuat posisi Garuda Indonesia sebagai maskapai nasional yang melayani penerbangan haji dan umrah.
Task force yang telah dibentuk selanjutnya akan menyusun skema operasional, langkah teknis, serta koordinasi lintas sektor agar program tersebut dapat mulai diterapkan pada penyelenggaraan haji mendatang. (***)
