BERITAPRESS.ID,JAKARTA | Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan bahwa tantangan terbesar Indonesia dalam transisi menuju ekonomi rendah karbon bukan lagi sekadar mencari sumber pendanaan, melainkan memastikan pembiayaan benar-benar mengalir ke proyek yang kredibel, layak secara ekonomi, dan memiliki dampak nyata.
Pesan tersebut disampaikan Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi saat menghadiri rangkaian London Climate Action Week (LCAW) 2026 di London, Inggris, yang berlangsung pada 22–25 Juni 2026.
Menurut Friderica, pembiayaan transisi harus menjadi mekanisme pasar yang mampu menjaga kepercayaan investor, bukan hanya berhenti sebagai agenda kebijakan.
“OJK akan terus memastikan bahwa agenda keuangan berkelanjutan dan pembiayaan transisi tidak berhenti sebagai kerangka kebijakan, tetapi benar-benar menjadi mekanisme pasar yang credible. Tujuan akhirnya adalah menciptakan sistem keuangan yang stabil, berintegritas, dan mampu membiayai masa depan ekonomi Indonesia yang lebih hijau, tangguh, dan inklusif,” ujarnya.
Ia menilai kebutuhan Indonesia berbeda dengan banyak negara maju. Sebagai negara berkembang, Indonesia tetap harus menjaga pertumbuhan ekonomi, memperluas lapangan kerja, dan memperkuat industrialisasi, sembari memenuhi target net zero emissions pada 2060 atau lebih cepat.
Karena itu, pembiayaan transisi tidak hanya diarahkan bagi sektor yang telah ramah lingkungan, tetapi juga mendorong transformasi industri dengan emisi tinggi agar mampu beralih secara bertahap menuju aktivitas yang lebih rendah karbon.
Dalam forum The Net Zero Delivery Summit, OJK menjelaskan sektor energi, manufaktur, transportasi, pertanian, kehutanan, hingga penggunaan lahan menjadi prioritas pembiayaan transisi karena memiliki kontribusi besar terhadap penurunan emisi nasional.
Untuk memperkuat ekosistem tersebut, OJK terus mengembangkan berbagai instrumen pendukung, mulai dari Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI), penguatan pelaporan keberlanjutan yang selaras standar internasional, penerapan Climate Risk Management and Scenario Analysis (CRMS), penyusunan panduan transition finance dan transition plan, hingga revisi POJK Nomor 51 Tahun 2017 yang ditargetkan terbit tahun ini.
Friderica mengatakan TKBI akan menjadi acuan bagi industri jasa keuangan dalam mengidentifikasi aktivitas ekonomi hijau maupun kegiatan transisi sehingga pembiayaan lebih tepat sasaran sekaligus meminimalkan praktik greenwashing.
“OJK ingin memastikan bahwa sektor-sektor yang perlu bertransisi tidak ditinggalkan, tetapi didorong memiliki rencana transisi yang kredibel. Transisi yang berhasil bukan sekadar memindahkan modal ke sektor yang sudah hijau, melainkan mentransformasikan sektor-sektor beremisi tinggi menjadi lebih rendah karbon secara bertahap, terukur, dan bertanggung jawab,” katanya.
Selain memperkuat regulasi, OJK juga menawarkan berbagai skema pembiayaan inovatif kepada investor global. Salah satunya melalui platform blended finance Satu Karsa yang dikembangkan bersama Kementerian Kehutanan untuk mendukung proyek karbon berbasis alam, termasuk reforestasi, agroforestri, pemulihan lahan kritis, hingga pengembangan kredit karbon berkualitas tinggi.
Di sisi lain, OJK menegaskan integritas pasar karbon menjadi syarat utama agar pembiayaan transisi dapat berkembang secara berkelanjutan. Melalui pengawasan perdagangan karbon di Bursa Karbon Indonesia, OJK memastikan tata kelola, transparansi, kualitas data, serta perlindungan investor terus diperkuat.
Sejak diluncurkan pada 2023, Bursa Karbon Indonesia telah membukukan transaksi sekitar dua juta ton CO₂ ekuivalen dengan nilai lebih dari Rp93 miliar, mencerminkan meningkatnya minat pelaku pasar terhadap perdagangan karbon nasional.
“Bursa karbon hanya akan dipercaya apabila unit karbon yang diperdagangkan terukur, tercatat, tertelusur, dan bebas dari penghitungan ganda. Karena itu, integritas pasar, kualitas data, kredibilitas verifikasi, dan tata kelola menjadi prasyarat utama agar pasar karbon dapat benar-benar mendukung pembiayaan transisi,” ujar Friderica.
Selama berada di London, OJK juga melakukan sejumlah pertemuan bilateral dengan lembaga internasional, akademisi, regulator, dan investor untuk memperkuat kerja sama dalam pengembangan keuangan berkelanjutan, pengawasan risiko iklim, serta pembiayaan transisi yang sesuai dengan karakteristik negara berkembang.
Jika ingin lebih tajam untuk media online, saya juga bisa Ubah menjadi format hard news SEO dengan judul yang lebih kuat dan lead yang lebih menggigit agar peluang klik lebih tinggi tanpa kehilangan kaidah jurnalistik. (***)
