BERITAPRESS.ID, LAHAT | Yayasan Mitra Hijau (YMH) menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Menguatkan Suara Perempuan dan Pemuda dalam Perumusan Kebijakan Nasional dalam Konteks Transisi Energi Berkeadilan di Kabupaten Lahat”, Selasa (28/4/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Ballroom Hotel Santika Lahat ini menjadi ruang dialog partisipatif untuk memperkuat keterlibatan perempuan dan pemuda dalam proses transisi energi yang inklusif dan berkeadilan.
FGD diikuti berbagai elemen masyarakat, mulai dari komunitas perempuan, kelompok pemuda seperti Anak PADI, organisasi masyarakat Lingkar Hijau, IPEMI, Aisyiyah, WALHI, Wanita Gereja Katolik, hingga pelaku UMKM seperti Warung Sedap Yusa, Gerabah Kebur, dan Tenun Songket Banjar Sari Arahan. Selain itu, turut hadir komunitas lingkungan TPS 3R Forum di Kabupaten Lahat.
Forum ini menjadi bagian dari upaya YMH untuk memastikan pengalaman serta aspirasi masyarakat di wilayah tambang dapat menjadi masukan nyata dalam penyusunan kebijakan nasional terkait transisi energi.
Sebagai daerah yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap sektor batu bara, Kabupaten Lahat menghadapi tantangan besar dalam proses peralihan menuju ekonomi yang lebih berkelanjutan. Dalam konteks tersebut, perempuan dan pemuda dinilai memiliki peran strategis sebagai agen perubahan, meski masih menghadapi keterbatasan akses informasi, ruang partisipasi, serta keterlibatan dalam pengambilan keputusan.
Koordinator Proyek IKI JET, Dicky Edwin Hindarto, mengatakan bahwa transisi energi tidak hanya berkaitan dengan perubahan sektor energi, tetapi juga menyangkut masa depan sosial dan ekonomi masyarakat lokal.
“Tantangan yang dihadapi meliputi rendahnya integrasi kebijakan, terbatasnya ruang dialog sosial, minimnya literasi kebijakan, serta belum optimalnya pengembangan keterampilan hijau bagi masyarakat terdampak,” ujarnya.
Melalui diskusi kelompok, peserta menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis. Di antaranya pentingnya diversifikasi ekonomi pascatambang, penguatan pendampingan bagi UMKM dan kelompok perempuan, serta pengembangan sektor pertanian dan pariwisata berbasis lingkungan.
Selain itu, peserta juga menyoroti perlunya peningkatan akses pasar dan teknologi bagi usaha masyarakat, pengawasan terhadap reklamasi tambang, perlindungan serta ketersediaan sumber air bersih, hingga perhatian terhadap kesehatan reproduksi perempuan.
Peserta FGD juga menekankan pentingnya pelibatan aktif masyarakat, khususnya perempuan dan generasi muda, dalam proses perencanaan dan pengambilan kebijakan di berbagai tingkatan, mulai dari desa hingga nasional.
Direktur Eksekutif YMH, Doddy S. Surachman, menyampaikan bahwa seluruh hasil diskusi akan dikompilasi dan diformulasikan menjadi rekomendasi kebijakan.
“Melalui FGD ini, kami menjaring aspirasi masyarakat secara langsung untuk kemudian disusun sebagai masukan kebijakan yang akan disampaikan kepada para pemangku kepentingan,” katanya.
Ia berharap kegiatan ini mampu membangun suara kolektif masyarakat, khususnya perempuan dan pemuda, agar dapat memberikan pengaruh nyata terhadap kebijakan publik.
Selain itu, upaya ini diharapkan mendorong lahirnya alternatif ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan bagi masyarakat di wilayah tambang batu bara.
Laporan: Tian/Nov
