BERITAPRESS.ID |Program 3 Juta Rumah bukan cuma soal dana, lahan justru menjadi penentu keberhasilannya. Sebab, rumah tidak bisa berdiri hanya dengan anggaran, desain, atau material bangunan. Sebelum fondasi pertama dibangun, pemerintah harus lebih dulu memastikan tersedia tanah yang siap dimanfaatkan. Tanpa lahan, target jutaan rumah berisiko menjadi sekadar angka ambisius di atas kertas.
Persoalan inilah yang selama bertahun-tahun menjadi tantangan dalam pembangunan perumahan di Indonesia. Ketersediaan tanah yang terbatas, proses pengadaan lahan yang panjang, hingga persoalan legalitas membuat banyak proyek perumahan membutuhkan waktu lebih lama dari yang direncanakan. Akibatnya, kebutuhan masyarakat akan hunian layak sering kali tumbuh lebih cepat dibanding pasokan rumah yang tersedia.
Di sisi lain, kebutuhan rumah terus meningkat. Pertumbuhan penduduk, urbanisasi, hingga munculnya keluarga baru membuat permintaan terhadap hunian layak tidak pernah surut. Kondisi itu menuntut pemerintah mencari cara yang lebih efektif agar pembangunan rumah tidak hanya mengandalkan anggaran, tetapi juga didukung ketersediaan aset yang bisa segera dimanfaatkan.
Karena itu, kolaborasi dengan dunia usaha menjadi salah satu pilihan yang dinilai mampu mempercepat penyediaan lahan. Perusahaan yang memiliki aset belum produktif dapat mengambil bagian melalui skema kerja sama atau hibah, sehingga proses pembangunan tidak selalu dimulai dari pembebasan lahan yang memakan waktu dan biaya besar.
Gambaran tersebut terlihat dari komitmen PT Lippo Cikarang Tbk. yang menyerahkan hibah lahan seluas sekitar 30 hektare di kawasan Meikarta kepada pemerintah. Lahan tersebut direncanakan menjadi penyertaan modal negara kepada Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara untuk dikelola melalui mekanisme bisnis yang sehat, sehingga dapat mendukung Program 3 Juta Rumah tanpa menambah beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai langkah tersebut menjadi contoh sinergi antara pemerintah dan sektor swasta dalam mendukung agenda penyediaan hunian layak bagi masyarakat. Menurutnya, kolaborasi semacam ini menunjukkan bahwa pembangunan nasional dapat dipercepat melalui semangat gotong royong, tidak hanya mengandalkan pembiayaan dari pemerintah.
Agar pemanfaatan aset berjalan optimal, pemerintah berkomitmen mempercepat penyelesaian berbagai tahapan administrasi dan koordinasi lintas kementerian maupun lembaga. Seluruh proses tetap akan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mengedepankan prinsip transparansi, tata kelola yang baik, dan kehati-hatian. Kementerian Keuangan akan berkoordinasi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, serta Danantara Indonesia, dengan pengawasan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Kejaksaan Agung.
Pada akhirnya, keberhasilan Program 3 Juta Rumah tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran yang disiapkan pemerintah. Ketersediaan lahan yang siap dibangun, didukung tata kelola yang baik dan kolaborasi berbagai pihak, menjadi fondasi utama agar lebih banyak masyarakat Indonesia dapat memiliki hunian yang layak. Ketika persoalan lahan mulai teratasi, target jutaan rumah bukan lagi sekadar cita-cita, melainkan tujuan yang semakin realistis untuk diwujudkan. (***)
