BERITAPRESS.ID, JAKARTA | Belanja Kesehatan Indonesia terus meningkat hingga sekitar 12-13 persen per tahun, namun pemerintah tidak ingin pertumbuhan tersebut justru lebih banyak dinikmati industri luar negeri. Karena itu, berbagai langkah dilakukan untuk mengurangi impor dan memperbesar peran industri kesehatan nasional agar perputaran dana sektor kesehatan dapat mendorong lapangan kerja, investasi, dan pertumbuhan ekonomi dalam negeri.
Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin mengatakan penguatan industri kesehatan nasional menjadi bagian penting dalam membangun ketahanan kesehatan sekaligus memperkuat fondasi ekonomi Indonesia.
Menurutnya, pengalaman pandemi COVID-19 menunjukkan bahwa setiap negara akan memprioritaskan kebutuhan rakyatnya sendiri ketika menghadapi krisis kesehatan global.
Oleh sebab itu, Indonesia perlu memiliki kemampuan yang lebih kuat dalam memenuhi kebutuhan kesehatan secara mandiri, mulai dari penyediaan vaksin hingga berbagai produk farmasi dan alat kesehatan strategis. Langkah tersebut dinilai penting agar Indonesia tidak lagi bergantung sepenuhnya pada pasokan dari luar negeri saat terjadi gangguan rantai pasok global.
“Kita ingin belanja kesehatan kita yang tumbuh 12-13 persen per tahun itu tidak lari ke luar negeri, tapi berputar di dalam negeri untuk menciptakan lapangan kerja dan menumbuhkan PDB,” ujar Budi dalam High Level Roundtable Discussion: Building Regional and Global Health Resilience in ASEAN di Jakarta, Rabu (24/6).
Salah satu upaya yang sedang dilakukan pemerintah adalah membangun pabrik pengolahan plasma darah di Karawang. Fasilitas tersebut ditargetkan mulai beroperasi pada awal 2027 dan diharapkan mampu memenuhi sebagian kebutuhan produk plasma darah yang selama ini masih diimpor.
Melalui pabrik tersebut, Indonesia ditargetkan dapat memproduksi sendiri produk kesehatan penting seperti Albumin dan Immunoglobulin. Kedua produk tersebut selama ini masih banyak didatangkan dari luar negeri dengan biaya yang relatif tinggi sehingga membebani kebutuhan belanja kesehatan nasional.
Selain pengolahan plasma darah, pemerintah juga mendorong percepatan hilirisasi industri farmasi nasional. Kementerian Kesehatan telah memfasilitasi produksi 35 bahan baku obat atau Active Pharmaceutical Ingredients (API) di dalam negeri sebagai bagian dari upaya mengurangi ketergantungan terhadap impor.
Menurut Budi, ketergantungan Indonesia terhadap produk kesehatan impor yang sebelumnya berada di atas 90 persen kini mulai menurun. Saat ini angka ketergantungan tersebut berada di kisaran 70 hingga 80 persen dan ditargetkan terus berkurang seiring meningkatnya kapasitas produksi nasional.
Penguatan industri kesehatan juga dilakukan melalui sektor vaksin. Indonesia saat ini telah memiliki tiga perusahaan vaksin dengan kapasitas produksi yang terus meningkat untuk memenuhi kebutuhan nasional sekaligus mendukung ketahanan kesehatan kawasan.
Di bidang riset, pemerintah tengah memfasilitasi berbagai uji klinik vaksin penting, mulai dari vaksin tuberkulosis (TBC), malaria, dengue hingga pneumococcal conjugate vaccine (PCV13). Langkah ini diharapkan mampu memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu pusat pengembangan riset kesehatan di kawasan ASEAN.
Pemerintah juga meningkatkan kualitas sumber daya manusia kesehatan melalui pelatihan biomanufaktur dan penguasaan teknologi terbaru seperti platform mRNA. Sejumlah tenaga ahli Indonesia dikirim untuk mengikuti pelatihan di berbagai lembaga internasional guna mempercepat transfer teknologi ke dalam negeri.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan bahwa penguatan sektor kesehatan memiliki keterkaitan erat dengan target pertumbuhan ekonomi nasional. Menurutnya, pembangunan ekosistem kesehatan yang mandiri dapat meningkatkan efisiensi sekaligus memperkuat daya saing Indonesia.
Luhut menambahkan bahwa pemanfaatan teknologi digital dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) juga akan membantu meningkatkan transparansi serta efektivitas layanan publik, termasuk di sektor kesehatan.
Sementara itu, Anggota DEN Mari Elka Pangestu menyoroti pentingnya kerja sama regional ASEAN dalam membangun ketahanan kesehatan. Dengan jumlah penduduk mencapai sekitar 650 juta jiwa, kawasan ASEAN dinilai memiliki potensi besar untuk memperkuat industri vaksin dan rantai pasok kesehatan secara bersama-sama.
Untuk mendukung agenda tersebut, pemerintah telah menyusun National Action Plan for Health Security (NAPHS) 2025-2029 yang difokuskan pada peningkatan kemampuan deteksi dini serta respons cepat terhadap ancaman wabah dan krisis kesehatan di masa depan.
Berdasarkan kajian bersama World Bank, setiap investasi sebesar USD 1 di sektor kesehatan berpotensi menghasilkan dampak ekonomi hingga USD 3. Pemerintah meyakini penguatan industri kesehatan nasional tidak hanya meningkatkan kemandirian kesehatan, tetapi juga menjadi motor baru pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam jangka panjang. (***)/one
