BERITAPRESS.ID, PRABUMULIH | Jembatan Muara Dua di Kelurahan Muara Dua, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, yang ambruk pada 11 Desember 2025, hingga kini belum mendapatkan perbaikan permanen. Masyarakat masih mengandalkan jembatan darurat atau Bailey untuk melintasi akses tersebut.
Jembatan ini menjadi salah satu jalur penting bagi warga, baik untuk menuju kawasan permukiman, kebun, maupun pusat Kota Prabumulih. Belum dibangunnya kembali jembatan permanen membuat masyarakat harus menggunakan akses darurat dengan keterbatasan tertentu.
Wakil Ketua II DPRD Kota Prabumulih, Ir. H. Dipe Anom, mengatakan pembangunan kembali Jembatan Muara Dua masih terkendala persoalan anggaran. Menurutnya, keterbatasan keuangan tidak hanya dialami Pemerintah Kota Prabumulih, tetapi juga Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
“Sekarang ini persoalannya anggaran. Kita tidak bisa juga berharap banyak dengan provinsi, karena sejauh ini BKBK tahun 2026 ini provinsi idakdo melaksanakan. Walaupun ada perencanaan, dengan kondisi keuangan provinsi artinya dak dao terlaksana. Kami dari konsultasi ke BPKAD provinsi kemarin kan tidak ada BKBK,” ungkap Dipe Anom.
Politisi PDI Perjuangan itu berharap, apabila Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kembali memiliki ruang anggaran untuk mengalokasikan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK), pembangunan Jembatan Muara Dua dapat menjadi salah satu prioritas.
Ia menilai keberadaan jembatan Bailey belum sepenuhnya memberikan kenyamanan dan keleluasaan bagi pengguna jalan. Selain hanya dapat dilalui secara bergantian, aspek keamanan dan kelancaran arus lalu lintas juga menjadi perhatian.
“Jembatan Bailey itu kan faktor keamanan pengguna jalan terbatas, dak bisa dua arah. Karena kemarin Pak Gubernur sudah menjanjikan, harusnya menjadi prioritas,” tuturnya ketika dibincangi di ruang kerjanya, Selasa, (15/9/2026).
Dipe Anom mengatakan pembangunan jembatan permanen membutuhkan anggaran cukup besar. Dengan keterbatasan kemampuan APBD, pemerintah daerah perlu mengupayakan sumber pendanaan lain agar pembangunan infrastruktur tersebut tidak terus tertunda.
Salah satu langkah yang didorongnya adalah meminta Pemerintah Kota Prabumulih melalui organisasi perangkat daerah (OPD) terkait kembali mengusulkan pembangunan Jembatan Muara Dua kepada pemerintah pusat melalui kementerian yang membidangi infrastruktur.
Menurutnya, upaya melobi pemerintah pusat perlu dimaksimalkan karena dukungan anggaran dari pemerintah daerah saja dinilai belum mencukupi untuk membiayai pembangunan jembatan tersebut.
“Karena sebagian besar dana infrastruktur kan ditarik ke pusat ke kementerian, tinggal lagi melobi pemerintah pusat harus maksimal. Karena mengandalkan APBD kita tidak bisa, apalagi nilainya cukup besar,” pungkasnya.
Dipe Anom berharap adanya koordinasi antara pemerintah kota, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat dapat membuka peluang pendanaan sehingga pembangunan Jembatan Muara Dua bisa segera direalisasikan. Dengan demikian, masyarakat dapat kembali menikmati akses yang lebih aman dan nyaman untuk menunjang aktivitas sehari-hari. (Dian)
