BERITAPRESS, ID FAKFAK/Tim Panitia Khusus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban atau Pansus LKPJ DPR Papua Barat bergerak cepat melakukan pengawasan lapangan di Kabupaten Fakfak pada Selasa (5/5 2026) guna memastikan setiap rupiah anggaran tahun 2025 memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat setempat
Langkah strategis yang dipimpin oleh Ketua Banggar Harian Clifford H Ndandarmana bersama Sekretaris Fraksi Otsus Badarudin Heremba dan Ketua Komisi I Yesalim Alhamid ini bertujuan memverifikasi kesesuaian antara laporan administratif pemerintah provinsi dengan fakta objektif di lapangan sebelum rekomendasi resmi diterbitkan
Sektor infrastruktur menjadi perhatian utama tim saat meninjau sejumlah titik krusial di Fakfak karena kondisi jalan yang menjadi urat nadi ekonomi warga ditemukan dalam keadaan memprihatinkan. Ruas Jalan Kayuni–Kokas, Pansus menemukan kerusakan parah pada jalur ini padahal posisinya sangat vital sebagai akses transportasi pendukung industri LNG dan mobilitas ekonomi antarwilayah
DPR Papua Barat target 2027 mendorong rehabilitasi total atau pembangunan ulang jalan tersebut pada tahun anggaran mendatang agar aksesibilitas masyarakat tidak terhambat jalur Siboru–Sipatnanam–Werfra untuk pengerjaan jalan sepanjang 31 kilometer ini tercatat belum tuntas sepenuhnya pada tahun 2025 sehingga memerlukan perhatian serius agar segera rampung
Selain infrastruktur fisik Pansus juga membedah tata kelola keuangan daerah termasuk penyerapan Dana Otonomi Khusus yang bersumber dari Dana Bagi Hasil atau DBH Migas
”Kami mencatat adanya Silpa atau sisa anggaran sekitar Rp15 miliar dari total alokasi Rp89,64 miliar yang menandakan serapan anggaran belum maksimal di tengah kebutuhan pembangunan daerah yang sangat tinggi” ujar Clifford H Ndandarmana
Di sisi lain Pansus memberikan apresiasi kepada Samsat Fakfak yang sukses melampaui target Pendapatan Asli Daerah namun tim tetap memberikan catatan mengenai perlunya dukungan fasilitas seperti rumah dinas bagi pegawai agar pelayanan tetap prima.
Hasil temuan lapangan ini akan dirangkum menjadi dokumen rekomendasi resmi yang wajib ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat guna memperbaiki perencanaan anggaran di masa depan
Pansus berharap adanya sinkronisasi yang lebih harmonis antara kebijakan provinsi dan kebutuhan kabupaten terutama dalam penyaluran bantuan rumah ibadah agar lebih terukur serta pembangunan infrastruktur yang selaras dengan kepentingan rakyat di akar rumput, (IB).
