BERITAPRESS.ID, PALEMBANG | Kegiatan mancing ke Teluk Lampung yang melibatkan sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih dipastikan telah terlaksana. Hal ini memicu sorotan publik, terutama terkait kebijakan Work From Home (WFH) pada 3 April 2026 yang dinilai menimbulkan tanda tanya.
Sebelumnya, undangan kegiatan tersebut ditujukan kepada Wali Kota, Wakil Wali Kota, Sekda, serta jajaran OPD dan DPRD. Keberangkatan dilakukan pada Kamis, 2 April 2026 dengan jumlah peserta terbatas.
Ketua Umum Lentera Hijau Sriwijaya, Febri, menilai kegiatan ini kurang tepat di tengah kondisi pembangunan Kota Prabumulih yang masih menghadapi berbagai persoalan.
“Faktanya mereka sudah berangkat dan kegiatan itu terlaksana. Kemudian muncul kebijakan WFH pada 3 April. Ini yang memunculkan persepsi di tengah masyarakat, apakah ada kaitannya atau tidak,” ujarnya, Senin (6/4/2025).
Ia menegaskan, meskipun kegiatan tersebut diklaim menggunakan dana pribadi, para pejabat tetap memiliki tanggung jawab moral kepada publik.
“Di tengah efisiensi anggaran dan banyaknya persoalan pembangunan, kegiatan seperti ini menimbulkan pertanyaan. Publik butuh penjelasan yang transparan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Febri menyatakan kesiapannya untuk turun langsung ke kota kelahirannya guna mengawal jalannya pemerintahan.
“Saya sebagai putra daerah Prabumulih siap turun langsung ke tanah kelahiran untuk kembali mengkritisi kebijakan serta mengawasi pembangunan di Kota Prabumulih agar berjalan sesuai harapan masyarakat,” ungkapnya.
Di sisi lain, kebijakan WFH sendiri disebut memiliki sejumlah tujuan strategis. Selain sebagai langkah taktis untuk efisiensi birokrasi dan penghematan energi, kebijakan ini juga diproyeksikan mampu menekan konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) hingga sekitar 20 persen per hari melalui pengurangan mobilitas ASN.
Penerapan WFH pada hari Jumat juga dinilai sebagai bagian dari optimalisasi teknologi, mengingat sejumlah instansi telah mulai menerapkan pola kerja empat hari di kantor dengan memaksimalkan penggunaan aplikasi digital.
Selain itu, kebijakan ini diyakini dapat meningkatkan efisiensi kerja karena pengaturan waktu yang lebih fleksibel, tanpa mengganggu pelayanan publik apabila diterapkan dengan baik.
Pengurangan beban lalu lintas menjelang akhir pekan juga menjadi salah satu pertimbangan utama.
Febri pun meminta Pemerintah Kota Prabumulih segera memberikan klarifikasi resmi agar polemik ini tidak semakin meluas.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Pemkot Prabumulih terkait keterkaitan antara kegiatan mancing tersebut dengan kebijakan WFH yang diberlakukan. (ril)
