BERITAPRESS.ID, LAHAT | Pemerintah Kabupaten Lahat menggelar Forum Konsultasi Publik Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lahat Tahun 2027. Kegiatan ini bertujuan menyerap masukan dari berbagai pemangku kepentingan terkait arah pembangunan daerah ke depan.
Kepala Bappeda Kabupaten Lahat, Feriansyah Eka Putra, ST., MM, dalam arahannya mengatakan bahwa fokus pembangunan Kabupaten Lahat ke depan diarahkan pada penguatan ekonomi inklusif, peningkatan sumber daya manusia (SDM) yang unggul, serta penguatan perlindungan sosial. Salah satu perhatian pemerintah daerah adalah penanganan stunting yang masih menjadi tantangan.
Ia menjelaskan, pada tahap awal penyusunan RKPD 2027 pemerintah daerah telah menginventarisasi sekitar 135 kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan. Meski demikian, pemerintah tetap membuka ruang bagi masyarakat, organisasi, maupun perangkat daerah untuk memberikan saran dan masukan, baik secara langsung maupun tertulis sebelum dokumen perencanaan tersebut ditetapkan.
Sementara itu, Wakil Bupati Lahat, Widia Ningsih, SH., MH, dalam arahannya menyampaikan bahwa angka kemiskinan di Kabupaten Lahat pada awal tahun 2025 berada di kisaran 16 persen, yang masih tergolong tinggi.
“Walaupun Kabupaten Lahat berada di posisi kedua daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Sumatera Selatan, kita harus terus berupaya menurunkannya,” ujar Widia Ningsih.
Menurutnya, upaya penanggulangan kemiskinan membutuhkan sinergi antara pemerintah desa, masyarakat, serta berbagai pihak terkait. Ia juga menekankan pentingnya memastikan bantuan sosial benar-benar tepat sasaran kepada keluarga yang membutuhkan.
Selain itu, perubahan pola pikir (mindset) masyarakat juga dinilai penting agar tidak terjadi kemiskinan yang bersifat struktural.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa fokus RKPD Kabupaten Lahat Tahun 2027 juga diarahkan pada peningkatan kualitas SDM dengan semangat atau jargon “Bladas Anak Lahat Harus Jadi Sarjana.”
Widia Ningsih juga mengungkapkan bahwa pada tahun 2026 Kabupaten Lahat mengalami efisiensi anggaran sebesar Rp700 miliar, yang dipotong oleh pemerintah pusat untuk dialokasikan pada program Presiden Prabowo Subianto, yakni program MBG (Makan Bergizi Gratis).
“Kita berharap pada tahun 2027 tidak ada lagi efisiensi anggaran, sehingga program pembangunan daerah dapat berjalan lebih maksimal,” katanya.
Di akhir arahannya, Widia juga mengingatkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lahat untuk meningkatkan kinerja dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Saya ingatkan kepada ASN untuk tidak terlalu sering menanyakan TPP, tetapi harus dibuktikan terlebih dahulu dengan kinerja,” tegasnya.
Melalui forum konsultasi publik ini, diharapkan penyusunan RKPD Kabupaten Lahat Tahun 2027 dapat menghasilkan perencanaan pembangunan yang partisipatif, tepat sasaran, serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Laporan : Tian
