Scroll untuk baca artikel
Berita

Muara Enim Fokus Tata Kelola dan Optimalkan Potensi Daerah Menuju Kemandirian Fiskal

×

Muara Enim Fokus Tata Kelola dan Optimalkan Potensi Daerah Menuju Kemandirian Fiskal

Sebarkan artikel ini

BERITAPRESS.ID, MUARA ENIM | Pemerintah Kabupaten Muara Enim menegaskan komitmennya untuk memperkuat tata kelola pemerintahan dan menggali potensi daerah sebagai pijakan menuju kemandirian fiskal yang berkelanjutan.

Langkah ini menjadi bagian dari strategi pencegahan korupsi yang lebih berdampak dan terarah. Penegasan tersebut disampaikan Bupati Muara Enim, H. Edison, S.H., M.Hum., saat mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Tahun 2025 bersama Tim Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK RI di Ruang Rapat Pangripta Nusantara, Bappeda Muara Enim, Senin (4/8/2025).

Rakor tersebut juga dihadiri Wakil Bupati Muara Enim, Ir. Hj. Sumarni, M.Si., Sekretaris Daerah Ir. Yulius, M.Si., serta seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Dalam sambutannya, Bupati Edison menegaskan kesiapannya mengikuti seluruh rekomendasi yang disampaikan oleh Kasatgas Pencegahan Direktorat Wilayah II KPK, Untung Wicaksono.

Ia menyampaikan bahwa Muara Enim memiliki kekayaan sumber daya alam (SDA) yang melimpah, tercermin dari APBD yang mencapai Rp3,6 triliun. Namun, pendapatan tersebut perlu ditopang oleh optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditargetkan bisa menembus Rp1 triliun dalam lima tahun ke depan.

“Untuk itu, kami akan melakukan inventarisasi seluruh potensi dan melaksanakan langkah-langkah strategis guna mencapai target tersebut,” ujar Edison.

Lebih lanjut, Edison menyampaikan apresiasi dan dukungan kepada KPK RI atas sinergi yang terjalin selama ini. Ia juga menegaskan kesiapan Pemkab Muara Enim dalam mengimplementasikan pengawasan dan Monitoring Center for Prevention (MCP) melalui penguatan anggaran pengawasan internal pemerintah.

Pemerintah daerah, lanjutnya, juga akan memastikan proses pengadaan barang dan jasa (PBJ) berjalan secara transparan, akuntabel, dan profesional. Selain itu, Pemkab juga akan memperkuat pendidikan antikorupsi dalam regulasi serta sistem penganggaran.

“Kami ingin membangun budaya pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan mampu mendorong percepatan pembangunan daerah secara berkelanjutan,” tegas Edison. (Andi Candra)