BERITAPRESS.ID, JAKARTA | Antusiasme masyarakat terhadap Program Sekolah Rakyat terus meningkat menjelang tahun ajaran baru 2026/2027. Jumlah bakal calon siswa yang telah terdata mencapai 48.975 anak, melampaui kuota awal yang ditetapkan pemerintah sebanyak 32.640 siswa.
Data tersebut disampaikan Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul dalam Rapat Koordinasi Optimalisasi Pembangunan Sekolah Rakyat Permanen bersama 126 perwakilan pemerintah daerah dari 93 kabupaten dan kota pemilik Sekolah Rakyat permanen di Gedung Aneka Bhakti Kementerian Sosial.
Tingginya jumlah calon siswa menunjukkan besarnya kebutuhan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga rentan yang selama ini menghadapi berbagai keterbatasan untuk memperoleh layanan pendidikan yang layak.
Di tengah meningkatnya jumlah peserta, pemerintah juga terus mempercepat penyelesaian pembangunan Sekolah Rakyat permanen yang saat ini telah mencapai progres 78,75 persen.
Secara nasional, pada tahun ajaran 2026/2027 akan beroperasi sebanyak 178 Sekolah Rakyat. Jumlah tersebut terdiri atas 93 sekolah permanen, 77 sekolah rintisan tahun 2025, dan delapan sekolah rintisan baru tahun 2026.
Sementara dari kesiapan sarana dan prasarana, sebanyak 69 lokasi dilaporkan telah rampung, sementara 24 lokasi lainnya sudah dapat difungsikan untuk mendukung kegiatan belajar mengajar.
Meski demikian, Gus Ipul menambahkan tantangan utama tidak berhenti setelah pembangunan gedung selesai. Menurutnya, tahap transisi menuju operasional penuh menjadi faktor penting yang menentukan keberhasilan program tersebut.
“Masing-masing ada yang masih tetap berada di sekolah rintisan, tapi ada sebagian lagi yang akan menggunakan gedung permanen. Untuk itu diperlukan kolaborasi dan koordinasi yang baik agar masa transisi ini bisa kita lalui dengan baik,” ujar Gus Ipul.
Ia menilai perpindahan siswa dari sekolah rintisan ke sekolah permanen, penerimaan peserta didik baru, hingga pemenuhan kebutuhan tenaga kependidikan menjadi pekerjaan yang harus diselesaikan dalam waktu dekat.
“Gedung selesai bukan berarti sekolah siap. Bagaimana memindahkan siswa, menerima siswa baru, dan memastikan dukungan di tahap awal itu yang menentukan,” katanya.
Kementerian Sosial mencatat sebagian besar calon siswa yang telah terdata berasal dari kelompok masyarakat paling rentan. Sebanyak 85,8 persen merupakan keluarga penerima Program Keluarga Harapan (PKH), sedangkan 77,6 persen berasal dari kelompok desil 1 dan 2 dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Selain itu, terdapat sejumlah anak yang sebelumnya tidak pernah mengenyam pendidikan formal dan kini berkesempatan kembali masuk ke dalam sistem pendidikan melalui Program Sekolah Rakyat.
Menurut Gus Ipul, dampak program tidak hanya diukur dari capaian akademik siswa, tetapi juga perubahan perilaku dan kondisi sosial mereka.
“Yang kita lihat bukan hanya capaian akademik, tapi perubahan anak-anak ini. Mereka sekarang jauh lebih sehat, lebih disiplin, lebih percaya diri, dan punya harapan terhadap masa depan,” ujarnya.
Memasuki masa persiapan operasional, pemerintah daerah diminta mengambil peran aktif dalam berbagai tahapan, mulai dari penetapan siswa, pembentukan tim transisi, pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat hingga dukungan tenaga pengajar.
Kementerian Sosial juga mengingatkan kemungkinan masih adanya kekurangan tenaga kependidikan pada tahap awal operasional sekolah permanen.
“Maka itu kita butuh bantuan dari daerah, guru-guru sementara untuk tahap awal ini,” kata Gus Ipul.
Sebagai langkah percepatan, pemerintah telah menetapkan tujuh tahapan prioritas yang harus diselesaikan sebelum 14 Juli 2026. Tahapan tersebut mencakup penetapan siswa, sosialisasi kepada masyarakat, mobilisasi guru dan siswa, serta berbagai persiapan teknis lainnya.
Menurut Gus Ipul, kecepatan respons pemerintah daerah menjadi salah satu faktor utama dalam memastikan seluruh proses berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
“Tujuh langkah ini sudah terkunci dalam jadwal. Yang bisa kita kendalikan adalah kecepatan respon pemda di setiap tahap,” ujarnya.
Selain aspek pendidikan, pemerintah juga menyiapkan dukungan layanan kesehatan, pendampingan sosial, bantuan psikologis, serta penguatan keamanan lingkungan sekolah guna memastikan siswa memperoleh perlindungan yang memadai selama mengikuti proses pembelajaran.
Program Sekolah Rakyat menjadi salah satu upaya pemerintah memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan rentan agar tidak tertinggal dari sistem pendidikan nasional.(***)/one
