BERITAPRESS.ID, KUPANG | Kupang jadi uji ketahanan UMKM di wilayah rawan bencana dalam Focus Group Discussion (FGD) Kajian UMKM Tangguh yang diselenggarakan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melalui Direktorat Kesiapsiagaan di Ruang Garuda Kantor Wali Kota Kupang, Kamis (18/6).
Kegiatan ini menjadi bagian dari kajian nasional yang sebelumnya telah dilaksanakan di Bali dan Labuan Bajo. Fokus utama diskusi adalah memperkuat ketahanan UMKM di wilayah rawan bencana agar pelaku usaha mikro tidak hanya bergantung pada bantuan, tetapi mampu bertahan secara mandiri sebelum, saat, dan setelah bencana terjadi.
Kota Kupang sendiri memiliki tingkat risiko bencana yang cukup tinggi, mulai dari gempa bumi, banjir, hingga dampak Siklon Seroja yang sempat melumpuhkan aktivitas ekonomi beberapa tahun lalu. Kondisi ini menjadikan Kupang sebagai wilayah penting dalam penguatan strategi kesiapsiagaan ekonomi lokal.
Plt. Deputi Bidang Pencegahan BNPB, Drs. Pangarso Suryotomo, menegaskan bahwa UMKM memiliki peran vital sebagai penopang ekonomi daerah. Menurutnya, pelaku usaha perlu mulai membangun perencanaan mandiri, termasuk pengelolaan rantai pasok, permodalan, serta perlindungan tenaga kerja agar usaha tetap berjalan saat krisis.
Sementara itu, BPBD Kota Kupang mencatat sebanyak 11 kelurahan berada di zona rawan bencana. Data lapangan juga menunjukkan sekitar 70 persen UMKM mengalami kerugian besar saat bencana karena minimnya kesiapan usaha, termasuk tidak adanya perlindungan dokumen dan sistem mitigasi sederhana.
FGD yang dipandu tim SIAP SIAGA ini juga menghadirkan pelaku UMKM dari berbagai sektor, termasuk pelaku usaha disabilitas. Sejumlah persoalan yang mengemuka antara lain gangguan distribusi akibat cuaca ekstrem, kerusakan bahan baku karena listrik padam, hingga terbatasnya akses permodalan.
Menanggapi hal tersebut, Dinas Koperasi dan UMKM Kota Kupang menyampaikan bahwa pemerintah daerah telah menyiapkan anggaran pemberdayaan ekonomi sebesar Rp18 miliar. Program pinjaman modal hingga Rp15 juta dengan masa tenggang tiga bulan akan mulai digulirkan secara bertahap pada September mendatang.
Pemerintah juga mendorong pelaku UMKM untuk segera terintegrasi ke dalam platform digital Sapa UMKM sebagai upaya memperkuat ekosistem usaha yang lebih adaptif terhadap krisis.
Dari sisi akademisi, dirumuskan delapan langkah mitigasi bagi UMKM dalam menghadapi bencana meteorologi, mulai dari pengelolaan stok, jejaring pemasok cadangan, pemasaran digital, asuransi aset, analisis pasar berbasis media sosial, pendampingan usaha, stimulus pasca-bencana, hingga pencatatan arus kas yang disiplin.
BNPB menegaskan bahwa seluruh hasil kajian ini akan menjadi bahan evaluasi untuk memperkaya revisi Peraturan Kepala BNPB Tahun 2014 terkait peran lembaga usaha dalam kesiapsiagaan dan rencana keberlanjutan usaha di Indonesia. (***)
