ERITAPRESS.ID, PALEMBANG | Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, memperkuat pengawasan administrasi pencatatan pernikahan sekaligus meningkatkan pembinaan calon pengantin melalui program Bimbingan Perkawinan (Bimwin).
Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan setiap pernikahan memenuhi ketentuan hukum dan syariat Islam, sekaligus membekali pasangan calon suami istri dalam membangun rumah tangga yang harmonis dan mencegah potensi perceraian.
Kepala KUA Kecamatan Sukarami, H. Syafarudin Bina RS, S.Pd.I, mengatakan berdasarkan hasil evaluasi, angka pernikahan di wilayahnya sepanjang 2026 menunjukkan tren fluktuatif dengan kecenderungan menurun.
Menurutnya, pembinaan calon pengantin menjadi salah satu langkah penting agar pasangan memiliki kesiapan dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan rumah tangga.
“Kami mewajibkan seluruh calon pengantin mengikuti Bimbingan Perkawinan (Bimwin) setiap hari Kamis sesuai dengan ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Bimas Islam,” ujarnya.
Ia menjelaskan, bagi calon pengantin yang berdomisili di luar wilayah Kecamatan Sukarami, pelaksanaan bimbingan dapat dilakukan di KUA setempat. Namun, peserta wajib menyerahkan bukti kepesertaan kepada KUA Sukarami sebagai bagian dari kelengkapan administrasi.
Terkait pernikahan di bawah umur dan pernikahan siri, Syafarudin menegaskan bahwa pihaknya tetap berpedoman pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Perkawinan.
Katanya, kasus pernikahan di bawah umur di wilayah Sukarami tergolong sangat minim. Meski demikian, setiap permohonan pernikahan yang belum memenuhi batas usia perkawinan wajib melalui penetapan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama.
Ia juga menjelaskan, permohonan isbat nikah terhadap pernikahan siri di bawah umur yang dilaksanakan setelah berlakunya UU Nomor 16 Tahun 2019 dapat menghadapi penolakan dari Pengadilan Agama apabila tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.
Dalam kondisi tersebut, KUA akan melakukan analisis terhadap rukun dan keabsahan pernikahan, termasuk keberadaan wali dan saksi, sebelum menentukan langkah sesuai ketentuan, baik berupa pernikahan ulang maupun proses penerbitan buku nikah apabila seluruh persyaratan telah terpenuhi.
Perketat Validasi Dokumen
Untuk meningkatkan ketertiban administrasi, KUA Sukarami juga menjalin kerja sama atau nota kesepahaman (MoU) dengan sejumlah instansi terkait guna memastikan keabsahan dokumen calon pengantin.
Kerja sama tersebut meliputi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) untuk sinkronisasi data kependudukan, seperti NIK, nama, dan status kependudukan.
Kemudian, dengan Pengadilan Agama untuk memverifikasi keabsahan akta cerai sehingga dapat mencegah penggunaan dokumen palsu maupun ketidaksesuaian status perkawinan seseorang.
Sementara itu, koordinasi dengan pihak Imigrasi dilakukan untuk pengawasan dan pemeriksaan dokumen pernikahan campuran yang melibatkan warga negara asing (WNA).
“Validasi dokumen ini penting agar tidak terjadi kesalahan administrasi maupun persoalan hukum di kemudian hari,” katanya.
Duplikat Buku Nikah Gratis
Dalam memberikan kepastian pelayanan kepada masyarakat, Syafarudin juga mengingatkan warga yang kehilangan buku nikah agar mengurus penerbitan duplikat secara resmi melalui KUA tanpa dipungut biaya.
Prosedurnya, masyarakat terlebih dahulu melaporkan kehilangan kepada KUA untuk dilakukan pengecekan data registrasi akta nikah.
Selanjutnya, pemohon memperoleh surat pengantar ke Polsek untuk mengurus Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan (SKTLK). Setelah itu, pemohon melengkapi persyaratan administrasi dan pasfoto untuk proses penerbitan blanko duplikat melalui Seksi Bimas Islam Kementerian Agama Kota Palembang.
“Pelayanan duplikat buku nikah ini gratis. Kami mengimbau masyarakat agar mengurusnya melalui jalur resmi dan tidak menggunakan jasa perantara,” jelasnya.
Selain pelayanan administrasi pernikahan yang didukung empat orang penghulu, termasuk dirinya yang juga rutin turun langsung menemui masyarakat, KUA Sukarami turut membentuk tim khusus pencegahan konflik keagamaan.
Tim tersebut bertugas membantu menjaga kerukunan antarumat beragama agar situasi sosial dan kehidupan keagamaan di wilayah Kecamatan Sukarami tetap aman dan kondusif.
Jaga Kesakralan Akad Nikah
Menanggapi tren masyarakat yang memilih melaksanakan akad nikah di kantor KUA, termasuk penggunaan kegiatan interaktif seperti “Tepuk Sakinah”, Syafarudin menyambut positif perkembangan tersebut.
Menurutnya, pernikahan di kantor KUA merupakan pilihan masyarakat selama seluruh persyaratan administrasi dan ketentuan syariat telah terpenuhi.
Namun, ia mengingatkan bahwa kegiatan ice breaking, termasuk “Tepuk Sakinah”, hanya diperuntukkan dalam sesi Bimbingan Perkawinan atau pembinaan pranikah.
“Materi ice breaking seperti Tepuk Sakinah diperuntukkan dalam kegiatan bimbingan pranikah. Tidak dilakukan saat prosesi akad nikah karena akad merupakan bagian sakral dari ibadah perkawinan,” tegasnya.
Melalui penguatan validasi administrasi, peningkatan kualitas pelayanan, serta kewajiban mengikuti Bimbingan Perkawinan, KUA Sukarami berharap dapat menciptakan pasangan keluarga yang lebih siap, bertanggung jawab, dan mampu membangun rumah tangga harmonis serta sakinah. (MR)
