BERITAPRESS.ID, FAKFAK | Forum MPR for Papua (FOR PAPUA) dijadwalkan akan menggelar pertemuan strategis dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) pada 13 Mei 2026 mendatang.
Pertemuan ini bertujuan untuk membedah berbagai persoalan krusial di Tanah Papua, mulai dari isu militerisme, dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), hingga efektivitas Otonomi Khusus (Otsus).
Rencana tersebut dikonfirmasi oleh Sekretaris FOR PAPUA, Filep Wamafma, dalam keterangan persnya kepada awak media di Fakfak, Jumat (8/5/2026) malam.
Filep menjelaskan bahwa FOR PAPUA, yang terdiri dari seluruh anggota DPR RI dan DPD RI dari daerah pemilihan enam provinsi di Papua, merupakan alat kelengkapan khusus MPR RI. Forum ini berfungsi sebagai jembatan konstitusional antara aspirasi masyarakat Papua dan pemerintah pusat.
“FOR PAPUA dibentuk untuk membantu pemerintah mencari solusi melalui pendekatan yang dialogis, bukan justru menciptakan masalah baru,” tegas Filep.
Dalam pertemuan tersebut, FOR PAPUA akan memaparkan sejumlah poin mendesak yang disuarakan oleh mahasiswa dan masyarakat adat. Beberapa isu prioritas yang akan dibahas adalah kekhawatiran terkait militerisme dan pendekatan keamanan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat dalam setiap kebijakan pemerintah, serta evaluasi sektor pendidikan dan dinamika politik lokal, maka penanganan trauma masyarakat akibat rentetan konflik sejarah.
Filep menekankan bahwa Papua pada dasarnya adalah tanah damai dengan kultur yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Namun, ia tidak menampik adanya trauma mendalam yang masih menghantui warga akibat sejarah pelanggaran HAM dan pengabaian hak-hak adat.
Terkait implementasi Otsus, Filep menilai pelaksanaannya belum sepenuhnya menyentuh kebutuhan mendasar masyarakat. Ia menyoroti minimnya jaminan keamanan, kualitas pendidikan, layanan kesehatan, hingga perlindungan konkret bagi Orang Asli Papua (OAP).
Sebagai solusi jangka panjang, FOR PAPUA mendorong pemerintah pusat untuk meninggalkan pendekatan militer dan beralih ke dialog konstruktif. Filep bahkan memberikan referensi keberhasilan resolusi konflik di Serambi Mekkah.
“Kita bisa belajar dari keberhasilan perdamaian di Aceh. Melalui dialog dan rekonsiliasi politik, Aceh bisa mencapai stabilitas. Papua pun harus diselesaikan dengan cara yang sama: damai dan bermartabat,” pungkasnya.
Sebagai informasi, FOR PAPUA merupakan wadah representasi politik yang menaungi wakil rakyat dari Provinsi Papua, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya. (IB)
