Deputi Gubernur BI Ricky P. Gozali menyampaikan hal tersebut saat keynote speech dalam seminar bertajuk “Ketahanan Pangan untuk Indonesia Emas” di Jakarta, Selasa (10/6).
Ketahanan pangan, katanya menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, terutama di tengah meningkatnya ketidakpastian global yang berdampak pada harga komoditas.
BI menyampaikan tekanan eksternal seperti volatilitas harga pangan dunia, pembatasan ekspor di sejumlah negara, kenaikan biaya logistik internasional, serta fluktuasi nilai tukar rupiah turut memengaruhi harga pangan domestik. Kondisi tersebut berdampak pada kelompok volatile food yang memiliki kontribusi besar terhadap inflasi nasional.
Untuk merespons kondisi tersebut, ungkapnya BI memperkuat Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) guna mendorong penyaluran kredit perbankan ke sektor produktif, khususnya pertanian, industri pengolahan pangan, dan hilirisasi. Kebijakan ini diarahkan untuk memperkuat sisi hulu hingga hilir rantai pasok pangan agar lebih efisien, stabil, dan berkelanjutan.
Selain dari sisi pembiayaan, BI juga memperkuat implementasi Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) melalui sinergi dengan Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP-TPID). Fokus utama diarahkan pada penguatan distribusi pangan, kelancaran pasokan antarwilayah, serta stabilisasi harga di tingkat konsumen.
Ricky menegaskan penguatan ketahanan pangan tidak dapat dipisahkan dari upaya menjaga stabilitas inflasi. Menurutnya, inflasi yang terkendali akan berdampak langsung pada terjaganya daya beli masyarakat dan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi nasional.
Sementara Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menambahkan pentingnya inovasi teknologi pertanian untuk memperkuat produksi pangan nasional. BRIN telah mengembangkan sejumlah varietas padi unggul yang memiliki produktivitas tinggi serta lebih tahan terhadap kondisi ekstrem seperti banjir, kekeringan, dan salinitas lahan.
Menurutnya Badan Pangan Nasional terus memperluas langkah stabilisasi pasokan melalui Gerakan Pangan Murah dan penguatan Kios Pangan di berbagai daerah. Program ini ditujukan untuk menjaga ketersediaan pangan serta menahan potensi lonjakan harga di tingkat konsumen.
Sedangkan KADIN Indonesia menyatakan kesiapan untuk memperkuat rantai pasok pangan nasional melalui peningkatan investasi di sektor pertanian dan industri pengolahan. Namun, KADIN menekankan pentingnya penyederhanaan regulasi dan harmonisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah agar investasi dapat berjalan lebih efektif.
BI menambahkan seluruh kebijakan tersebut akan terus diperkuat melalui sinergi lintas lembaga, termasuk pemerintah, perbankan, dunia usaha, akademisi, dan lembaga riset. Upaya ini diarahkan untuk menjaga inflasi tetap berada dalam sasaran 2,5±1 persen pada 2026–2027, sekaligus memperkuat fondasi ketahanan pangan nasional dalam jangka panjang. (***)/bi/one
