BERITAPRESS, ID FAKFAK/Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Fakfak mengambil langkah tegas guna menjamin keadilan bagi warga prasejahtera. Menyusul keputusan Kementerian Sosial (Kemensos) RI yang menonaktifkan 6.741 peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK), Dinsos Fakfak kini memperketat validasi lapangan atau ground check secara menyeluruh.
Langkah ini diambil setelah adanya evaluasi pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Kepala Dinas Sosial Kabupaten Fakfak, Sadali La Hadalia, menegaskan bahwa validasi ini bukan sekadar urusan administrasi di balik meja, melainkan aksi nyata untuk memastikan bantuan pemerintah “Tepat Sasaran dan Tepat Manfaat.”, (13/5/2026).
Dalam arahannya, Sadali mengungkapkan bahwa karut-marut data bansos sering kali dipicu oleh data yang tidak diperbarui. Masih ditemukan laporan mengenai penerima bantuan yang sebenarnya sudah meninggal dunia, pindah domisili, atau secara ekonomi sudah tergolong mampu.
”Petugas kami turun langsung ke lapangan. Kita harus pastikan apakah penerima masih layak atau tidak. Jangan sampai warga yang benar-benar susah malah terabaikan, sementara yang mampu masih menikmati bantuan,” ujar Sadali dengan tegas.
Penonaktifan ribuan peserta PBI JK ini menjadi “alarm” bagi pemerintah daerah. Sadali menekankan bahwa akurasi data adalah tanggung jawab kolektif. Ia meminta sinergi dari tingkat Distrik, Kelurahan, hingga Ketua RT/RW untuk bersikap jujur dan objektif dalam melaporkan kondisi warga.
Fenomena di lapangan bahkan menunjukkan tingginya integritas aparat tingkat bawah. Dilaporkan, sejumlah Ketua RT memilih menunda penyaluran bantuan pangan (beras 20 kg dan minyak goreng 4 liter) demi melakukan verifikasi ulang agar bantuan tidak jatuh ke tangan yang salah.
Dinas Sosial menargetkan seluruh proses ground check rampung pada akhir Mei mendatang. Setelah data terkumpul, Dinsos akan menggelar rapat evaluasi besar-besaran yang melibatkan. Para Lurah dan Kepala Kampung, Ketua RT/RW di seluruh wilayah Fakfak, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Sadali juga mengimbau warga Fakfak untuk kooperatif saat petugas datang berkunjung. Kejujuran masyarakat dalam menyampaikan kondisi ekonomi sangat menentukan keberhasilan pembenahan data ini.
“Ini adalah misi kemanusiaan untuk melindungi hak masyarakat kecil. Kita ingin setiap rupiah bantuan pemerintah benar-benar menghadirkan keadilan sosial di Kabupaten Fakfak,” pungkasnya, (IB).
