BERITAPRESS.ID, JAKARTA | Upaya menjadikan Taiwan sebagai negara yang ramah bagi pekerja migran Indonesia (PMI) terus diperkuat. Salah satunya datang dari dunia akademik. Tim Center for Social Engagement (CSE) National Dong Hwa University (NDHU) Taiwan melakukan kunjungan ke Indonesia pada 7–14 Januari 2026 untuk bertemu langsung dengan para pemangku kepentingan pekerja migran di berbagai daerah.
Dalam siaran pers yang disampaikan Peneliti Doktoral NDHU, Vanny El Rahman, Minggu (18/1/2026), disebutkan bahwa kunjungan ini merupakan bagian dari program University Social Responsibility (USR) NDHU. Program tersebut bertujuan membangun ekosistem ketenagakerjaan yang lebih manusiawi dan inklusif bagi pekerja asing di Taiwan, khususnya PMI. Vanny turut mendampingi Tim CSE NDHU selama rangkaian kunjungan tersebut.
Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan Taiwan hingga November 2025, jumlah pekerja migran di Taiwan mencapai 865.811 orang. Dari jumlah tersebut, PMI menjadi kelompok terbesar dengan total 332.993 orang. Sebanyak 108.228 PMI bekerja di sektor produktif seperti manufaktur, anak buah kapal, dan konstruksi, sementara 183.820 orang lainnya berada di sektor kesejahteraan, termasuk perawat, asisten rumah tangga, dan panti jompo.
Direktur CSE NDHU, June KU, menegaskan pentingnya belajar langsung dari pengalaman masyarakat Indonesia di tingkat akar rumput sebagai langkah awal memperbaiki lingkungan kerja di Taiwan. Selama di Indonesia, delegasi CSE NDHU mengunjungi Jakarta, Bandung, Indramayu, dan Cirebon. Mereka berdialog dengan mantan PMI, kantor penempatan, pusat pelatihan pekerja migran, Lembaga Dakwah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LD PBNU), organisasi non-pemerintah, hingga Dinas Ketenagakerjaan Jawa Barat.
Dalam pertemuan dengan para mantan PMI, June KU menyoroti persoalan struktural yang masih dihadapi pekerja migran, mulai dari keharusan meminjam uang dalam jumlah besar hingga jeratan utang sebelum berangkat ke luar negeri, tekanan kerja, hingga dampak sosial akibat meninggalkan keluarga.
“Yang saya pikirkan adalah bagaimana Taiwan bisa memberikan pelatihan kepada para PMI yang hendak pulang. Misalnya, jika suaminya di Indonesia memiliki kebun, maka istrinya bisa diajarkan cara merawat kebun dengan baik. Saat pulang, ia sudah memiliki pengetahuan dan modal untuk melanjutkan hidupnya,” ujar June KU.
Pernyataan tersebut disampaikannya saat berdialog dengan komunitas Desa Peduli Buruh Migran (DESBUMI) di Indramayu, Jawa Barat, yang didukung oleh Migrant CARE.
Dialog dengan Serikat Buruh Migran Indonesia dan Migrant CARE juga menyoroti dua isu utama. Pertama, kesejahteraan PMI sektor pengasuh (caregivers) yang belum terlindungi secara memadai karena skema kerja mereka tidak diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Akibatnya, mereka menerima upah di bawah standar nasional, minim hari libur, serta menghadapi ketimpangan relasi kerja dengan majikan.
Kedua, pendampingan terhadap keluarga PMI yang ditinggalkan. Kebijakan Taiwan yang tidak mengizinkan pekerja kerah biru membawa keluarga membuat anak-anak PMI tumbuh jauh dari orang tua dan kerap mengalami kekurangan perhatian serta kasih sayang.
Di Indramayu, Tim CSE NDHU juga mengunjungi SMK Negeri 1 Bongas dan berdialog dengan para siswa dari keluarga PMI. Kegiatan ini bertujuan menanamkan pemahaman bahwa Taiwan tidak hanya menjadi tujuan bekerja, tetapi juga membuka peluang pendidikan.
Sementara itu, dialog dengan LD PBNU membahas pentingnya kebebasan beragama bagi PMI. Isu ini dinilai krusial mengingat masih ditemukan praktik pelarangan beribadah dan penggunaan kerudung bagi PMI perempuan oleh sebagian majikan maupun agensi perekrutan.
Menanggapi berbagai temuan tersebut, June KU menegaskan komitmen CSE NDHU untuk terus berkolaborasi dengan berbagai pihak guna memperbaiki rezim ketenagakerjaan Taiwan dan meningkatkan kesejahteraan PMI.
“Apa yang bisa kami lakukan sebagai universitas yang berbasis di Hualien adalah memulainya dari komunitas di Hualien itu sendiri. Kami akan membangun dialog dan kesepahaman antara warga Taiwan dan warga Indonesia di sana,” ujarnya.
Menurutnya, Hualien memiliki karakter masyarakat yang inklusif dan terbuka terhadap budaya luar, serta menjadi salah satu wilayah dengan konsentrasi PMI cukup besar. “Jika berhasil di Hualien, saya yakin pendekatan ini bisa diterapkan di kota-kota lain di Taiwan,” katanya. (*)
