BERITAPRESS.ID, MUARA ENIM | Pembangunan lima jalan layang (fly over) pada perlintasan sebidang kereta api di Kabupaten Muara Enim akan direalisasikan tanpa menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Muara Enim. Proyek ini didanai melalui skema pembiayaan kolaboratif yang melibatkan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumatera Selatan, Kementerian Pekerjaan Umum RI, PT Bukit Asam Tbk. (PTBA), PT Kereta Api Indonesia (PT KAI), serta dukungan dari mitra PT KAI dan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK) dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
Dalam Rapat Koordinasi terkait Pembangunan Jalan Layang yang digelar di Ruang Pangripta Nusantara, Kantor Bappeda Muara Enim, Kamis (20/3), Bupati Muara Enim H. Edison, S.H., M.Hum., mengapresiasi dukungan dari berbagai pihak untuk membangun infrastruktur ini melalui pendanaan bersama.
Bupati, yang didampingi Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Ir. Ahmad Yani Heriyanto, M.Si., menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur daerah tidak harus bergantung sepenuhnya pada APBD, karena keterbatasan anggaran daerah dapat memperlambat proses pembangunan. Oleh karena itu, skema pembiayaan kolaboratif dengan pemerintah pusat, pemangku kepentingan, serta sektor swasta—terutama perusahaan yang memiliki kepentingan terhadap angkutan batu bara—menjadi solusi terbaik.
Dengan demikian, APBD Kabupaten Muara Enim tetap dapat difokuskan untuk program pembangunan lainnya, seperti infrastruktur menengah, kesehatan, dan pendidikan.
Dengan estimasi biaya pembangunan sebesar Rp 654 miliar, Bupati menyatakan bahwa beban anggaran sebesar itu terlalu berat jika hanya ditanggung oleh APBD Kabupaten Muara Enim. Oleh sebab itu, dukungan penuh dari pemerintah pusat melalui BBPJN Kementerian PU, Pemprov Sumsel, BUMN, serta sektor swasta sangat diperlukan untuk merealisasikan proyek yang menjadi bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) kereta api logistik ini.
Selain meningkatkan kenyamanan masyarakat dalam berlalu lintas, proyek ini juga bertujuan untuk memperlancar arus logistik di wilayah Kabupaten Muara Enim.
Meskipun sumber pendanaan utama berasal dari pihak eksternal, Pemerintah Kabupaten Muara Enim tetap berperan dalam mendukung pembiayaan tim pengadaan tanah, jasa inventarisasi lahan, serta appraisal aset terdampak.
Dengan kolaborasi yang solid, Bupati menargetkan seluruh jalan layang ini dapat rampung dan beroperasi pada tahun 2027.
