Jakarta – Menteri Investasi Bahlil Lahadalia melaporkan perkembangan soal polemik di Pulau Rempang kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Bahlil menyebut 400 kepala keluarga (KK) sudah bersedia secara sukarela untuk pindah, sebanyak 27 KK di antaranya sudah berada di hunian sementara, Pintanya dalam rilis diterima media ini.
“Sedikit ada juga yang dibahas Rempang. Saya melaporkan pada bapak presiden bahwa hari Jumat saya dari Rempang dan saya menemui masyarakat baik yang setuju untuk digeser, maupun yang tidak setuju. Kalau 2 minggu sebelumnya kan saya dipersepsikan hanya menemui saudara-saudara kita yang setuju untuk digeser. Namun yang tidak setuju katanya saya tidak datangi,” kata Bahlil kepada wartawan di Kompleks Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (10/10/2023).
“Kemarin saya datangi per kampung. Saya datangi ke Pasar Panjang, Tanjung Banon, kemudian saya lihat lokasi tempat di mana mereka akan ditempatkan. Jadi baik yang setuju maupun tidak setuju saya datangi,” lanjutnya.
Bahlil menyebut 400 KK sudah daftar secara sukarela untuk pergeseran lokasi. Sebanyak 27 KK di antaranya sudah menempati hunian sementara (huntara), sedangkan sisanya masih proses.
“Sekarang hampir 400 KK, yang sudah mendaftar sukarela untuk mereka digeser, dan dari 400 itu, 27 KK sudah berada di rumah transit sementara dan sisanya masih proses,” pintanya.
Bahlil mengakui dari yang dia datangi, masih ada masyarakat yang belum setuju. Dia mengatakan masih butuh waktu untuk berkomunikasi.
“Ada yang sebagian setuju juga, ada juga sebagian butuh waktu dan cara untuk berkomunikasi. Mereka saya yakin sebagai saudara-saudara kita butuh cara saja,”.Imbuhnya.
Bahlil mengatakan kini pemerintah dalam proses membuat contoh hunian tetap. Dia menyebut hal itu dijamin lewat Perpres.
“Sekarang kita mulai membangun proses rumah contohnya dan itu semua dijamin lewat Perpres. Contoh 27 KK mereka punya uang selama masa nunggu rumah, Rp 1,2 juta per bulan dan Rp 1,2 juta per KK untuk kontrak itu kan kita selesaikan di 3 bulan pertama. Jadi kalau 1 KK ada 4 orang, dapatnya Rp 6 juta per bulan sampai masa tunggu,” ujarnya.
Bahlil mengungkap target pembangunan hunian tetap itu akan selesai tahun depan. Dia menjamin rumah itu akan diberikan “Iya tahun depan. Butuh waktu 6-7 bulan,”.
“Pasti dong. Kalau menteri investasinya masih Bahlil Lahadalia masih lah, kalau sudah berubah ya itu… tapi saya yakin itu sudah diatur di perpres ya,” tutupnya,(***).
