BERITA PRESS.ID, JAKARTA | Indonesia mendorong karbon biru sebagai salah satu tumpuan utama strategi iklim nasional menjelang pertemuan COP31.
Pemerintah ingin mangrove, lamun, dan rawa payau memberi kontribusi nyata terhadap target penurunan emisi, sekaligus membuka peluang pembiayaan berbasis alam yang terus berkembang di pasar global.
Indonesia memegang posisi penting karena memiliki sekitar 17 persen ekosistem karbon biru dunia.
Luas mangrove nasional menempatkan Indonesia sebagai salah satu penyimpan karbon pesisir terbesar di dunia. Pemerintah memasukkan sektor ini dalam skema pencapaian target pengurangan emisi sebesar 31,89 persen secara mandiri dan hingga 43,2 persen dengan dukungan internasional sesuai NDC terbaru.
Namun percepatan itu menghadapi ujian mendasar. Pemerintah masih perlu menyatukan standar penghitungan cadangan karbon pesisir di berbagai daerah.
Sejumlah wilayah menggunakan pendekatan teknis berbeda dalam mengukur stok karbon mangrove dan lamun. Perbedaan metode tersebut menyulitkan pemerintah membangun sistem pelaporan emisi yang konsisten dan kredibel di tingkat nasional.
Pasar karbon global juga menuntut transparansi lebih ketat. Beberapa proyek karbon berbasis alam di berbagai negara sempat menghadapi kritik karena klaim penyerapan yang tidak akurat.
Kondisi tersebut mendorong investor lebih berhati-hati dalam menyalurkan pendanaan. Mereka meminta kejelasan regulasi, kepastian hak kelola kawasan, dan mekanisme distribusi manfaat sebelum meningkatkan komitmen investasi.
Di dalam negeri, pemerintah harus mengelola persaingan kepentingan di ruang laut. Mangrove dan kawasan pesisir sering berbagi ruang dengan tambak, pelabuhan, pariwisata, dan infrastruktur energi.
Tanpa integrasi perencanaan ruang laut yang tegas, pemerintah berisiko menghadapi konflik kebijakan antara konservasi dan ekspansi ekonomi.
Tekanan waktu juga meningkat. Indonesia ingin memperkuat posisi diplomasi iklim berbasis kelautan dalam forum internasional tahun ini.
Pemerintah perlu menunjukkan langkah konkret agar pasar dan mitra global melihat karbon biru bukan sekadar potensi, tetapi sebagai instrumen yang siap berjalan.
Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP Koswara menyatakan Indonesia memiliki peluang besar memimpin pengembangan karbon biru, jika pemerintah mampu menyelaraskan kebijakan dan pembiayaan secara konsisten.
Ia menekankan pemerintah harus memperkuat koordinasi lintas sektor agar strategi tersebut tidak berhenti pada tataran konsep.
Deputi Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon Kementerian Lingkungan Hidup/BPLH Ary Sudjianto menambahkan pemerintah harus memastikan kontribusi karbon biru tercatat secara terukur dalam pencapaian NDC Kedua.
Ia menyebutkan pemerintah akan memperkuat sistem penghitungan dan pelaporan emisi untuk menjaga kredibilitas Indonesia di pasar karbon global.
Indonesia kini berada di fase krusial. Pemerintah sudah memiliki sumber daya alam dan komitmen kebijakan.
Kecepatan pemerintah memperbaiki data, memperjelas regulasi, dan menyelaraskan kepentingan lintas sektor akan menentukan apakah karbon biru benar-benar mendorong transisi iklim nasional atau hanya menjadi ambisi yang sulit diwujudkan dalam praktik. (***)/one
