BERITAPRESS.ID, FAKFAK/Tim Anggota DPR Provinsi Papua Barat melaksanakan kunjungan kerja di Kabupaten Fakfak untuk meninjau dua situs bersejarah penting, yaitu tempat masuknya peradaban Agama Islam di Kampung Gar Tuare, Distrik Furwagi, serta situs masuknya peradaban Agama Katolik di Pulau Bone, Distrik Fakfak Tengah.
Ketua Tim Anggota DPR Papua Barat, H. Asri, ST, menjelaskan bahwa kunjungan kerja ini merupakan gabungan komisi dan fraksi DPR yang fokus meninjau langsung kondisi situs-situs keagamaan di Kabupaten Fakfak, (5/7/2025).
“Ini dilakukan karena penting, kami melihat bahwa 8 Agustus 2025 merupakan ulang tahun perdana masuknya Islam di Tanah Papua, setelah ditetapkan beberapa bulan lalu pada tanggal 8 Agustus 1360 Masehi melalui seminar di Fakfak,” ujarnya.
Menurutnya, momentum ini sangat penting karena juga direncanakan akan dihadiri langsung oleh Menteri Agama RI.
“Kami sudah konfirmasi dengan panitia perayaan Hari Ulang Tahun masuknya Agama Islam di Tanah Papua. Kita upayakan Menteri Agama harus turun langsung ke Fakfak,” katanya.
“Karena itu, kunjungan kerja ini bertujuan untuk memastikan kondisi situs secara langsung, karena kita kedatangan tamu negara. Jadi bukan hanya menjadi kewenangan Provinsi, tetapi Kabupaten juga harus mengambil bagian,” jelas Asri.
Ia juga menambahkan bahwa meskipun revitalisasi situs merupakan domain Provinsi, namun sebagai tuan rumah, Kabupaten Fakfak harus bersinergi agar kegiatan ini sukses.
“Kami sudah memantau kondisi lapangan dan dibutuhkan persiapan lebih, terutama terkait penerangan, air bersih, dan fasilitas MCK,” pintanya.
“Kami juga sudah bersilaturahmi dengan Bupati Fakfak. Alhamdulillah, responnya positif. Pada prinsipnya, Pemerintah Daerah siap membantu. InsyaAllah, apa yang menjadi bagian kabupaten akan dikontribusikan,” tambahnya.
Sementara itu, Anggota Komisi III Clifford H. Ndandarmana, SE, turut menyampaikan bahwa situs masuknya Agama Katolik yang diperingati setiap 22 Mei juga menjadi perhatian.
“Kami sudah kunjungi situs Katolik bersama Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Papua Barat. Umat meminta akses jalan sepanjang 420 meter untuk kendaraan roda dua agar dicor dengan konstruksi beton,” jelasnya.
Clifford mengatakan, Dinas PUPR Provinsi akan menyusun master plan agar jalan tersebut bisa dimasukkan dalam APBD 2026.
“Kami minta dukungan dari seluruh masyarakat. Ini bukan hanya untuk orang Fakfak, tapi untuk kita semua di Tanah Papua. Karena kebetulan berada di Papua Barat, maka kita sebagai tuan rumah harus siap,” katanya. (IB)
