BERITAPRESS.ID, FAKFAK/Bupati Fakfak Samaun Dahlan mengungkapkan bahwa Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) belum menyetorkan laba ke Pemerintah Daerah selama dua tahun terakhir, yakni 2023 dan 2024, akibat belum rampungnya laporan keuangan.
“Berakaitan dengan tahun 2023-2024 belum disetor karena laporan keuangan belum dikerjakan, nanti setelah hasil laporan keuangan tersebut dibuat maka bisa dihitung keuntungan dari perusahaan tersebut agar nanti berapa yang disetor ke Pemerintah Daerah,” jelas Bupati Samaun, Kamis (8/5/2025).
Ia menyebutkan bahwa keterlambatan laporan ini menjadi kendala dalam pelaporan ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Laporan keuangan mengalami keterlambatan maka sudah pasti akan menjadi pertanyaan dan dikejar oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Karena salah satu hambatan kita melaporkan keuangan ke BPK, hambatannya ada di PDAM. Ini perusahaan daerah maka setorannya ke Pemda, sehingga selama ini laporan belum masuk maka kita juga terganggu,” katanya.
Bupati juga menyoroti sejumlah titik di Fakfak yang sudah terpasang pipa namun belum dialiri air, karena bak penampungan belum berfungsi akibat ketiadaan panel, meski pompa sudah tersedia.
Meski demikian, pemerintah berkomitmen menyelesaikan persoalan ini secara bertahap.
“Berikan kami waktu untuk menyelesaikan semua karena ada dua hal yang penting untuk dalam kehidupan sehari-hari yakni: ‘Dunia dalam kegelapan karena listrik, dan kehausan karena air,’” tutup Bupati sambil tersenyum.
Pembenahan Total PDAM, Termasuk Kepemimpinan dan Aset, Wakil Bupati Fakfak Donatus Nimbitkendik menambahkan bahwa akar persoalan PDAM adalah masalah pada aspek kepemimpinan dan administrasi.
“Langkah awal adalah pembenahan administrasi, itu yang penting, karena perusahaan ini yang bermasalah pemimpin,” ungkap Donatus.
Ia menegaskan perlunya penertiban struktur organisasi, termasuk penunjukan Direktur yang baru. Selain itu, pembenahan aset PDAM juga menjadi prioritas utama.
“Kita akan tertibkan aset-aset milik PDAM berupa mobil tangki air, mesin-mesin yang mengalami kerusakan, bak penampungan yang belum difungsikan, serta tenaga lapangan yang bertugas menyalurkan air ke tiap titik, semua harus ditata secara baik,” jelasnya.
Donatus juga menyoroti belum adanya Dewan Pengawas (Dewas) PDAM yang fungsional.
“Dulu saat saya bersama Bupati Muhammad Uswanas, kami menunjuk pengawas dan mereka turun langsung ke lapangan. Sekarang belum ada, padahal itu penting,” ujarnya.
Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di perusahaan daerah, Bupati akan menunjuk direktur baru dalam waktu dekat.
“Dan kita akan cek langsung masyarakat titik mana yang mereka mengeluh tentang air, maka pengawas harus langsung turun mengecek apa yang terjadi. Dalam waktu dekat, saya dan Bupati akan koordinasi untuk mengambil sikap penunjukan direktur,” pungkas Donatus,(IB).
