BERITAPRESS.ID, PALEMBANG | Provinsi Sumatera Selatan dinilai memiliki posisi yang sangat strategis dalam mendukung program swasembada energi nasional yang menjadi salah satu prioritas pemerintahan Presiden RI. Penilaian tersebut mengemuka dalam Forum Diskusi bertema “Memperkuat Kontribusi Strategis Provinsi Sumatera Selatan dalam Mewujudkan Swasembada Energi untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional” yang digelar Kedeputian Geoekonomi Dewan Pertahanan Nasional di Hotel Novotel Palembang, Kamis (30/7/2026).
Forum menghadirkan narasumber Dr. Yayat Ruyat, M.Eng dari Dewan Pertahanan Nasional, Dr. Unggul Priyanto dari Dewan Energi Nasional, serta Ricky Faizal, Vice President Pengendalian RUPTL PLN Kantor Pusat. Kegiatan ini diikuti unsur Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, akademisi, BUMN, dan para pemangku kepentingan sektor energi.
Dr. Yayat Ruyat mengatakan, kunjungan Dewan Pertahanan Nasional ke Sumatera Selatan bertujuan melihat secara langsung perkembangan pelaksanaan program swasembada energi di daerah sekaligus menyerap berbagai aspirasi dari pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat.
«”Forum ini merupakan penutup rangkaian kunjungan lapangan kami di Sumatera Selatan. Kami ingin memastikan bagaimana program swasembada energi yang menjadi arahan Presiden dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.»
Menurut Yayat, Sumatera Selatan saat ini telah berada dalam kondisi surplus energi. Tantangan ke depan adalah meningkatkan pemanfaatan potensi energi yang dimiliki agar mampu menopang kebutuhan energi nasional sekaligus memperkuat ketahanan energi Indonesia.
Ia menjelaskan, Sumsel memiliki beragam sumber energi, mulai dari batubara, pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), hingga potensi energi baru terbarukan seperti panas bumi dan tenaga surya yang terus dikembangkan.
«”Sumatera Selatan diharapkan menjadi lumbung energi nasional. Potensi yang dimiliki sangat besar sehingga perlu terus ditingkatkan agar dapat memasok kebutuhan energi daerah lain,” katanya.»
Yayat juga menegaskan bahwa setiap pengembangan proyek energi harus memperhatikan aspek sosial dan lingkungan. Menurutnya, pendekatan yang baik kepada masyarakat menjadi kunci agar pembangunan tidak menimbulkan konflik sosial.
«”Dewan Pertahanan Nasional akan menghimpun seluruh masukan dari daerah sebagai bahan rekomendasi kepada Presiden dalam memperkuat kebijakan ketahanan energi nasional,” tambahnya.»
Sementara itu, anggota Dewan Energi Nasional, Dr. Unggul Priyanto, menjelaskan pemerintah telah menyusun arah Kebijakan Energi Nasional hingga tahun 2060. Salah satu target utamanya adalah menurunkan ketergantungan terhadap energi fosil secara bertahap dengan memperbesar pemanfaatan energi bersih.
Ia menegaskan penggunaan batubara bukan dihentikan, melainkan diarahkan pada hilirisasi sehingga menghasilkan produk bernilai tambah.
«”Hilirisasi batubara menjadi solusi. Batubara dapat diolah menjadi metanol, bahan bakar minyak sintetis, pengganti LPG, hingga bahan baku pupuk. Dengan begitu kita tidak hanya menjual bahan mentah, tetapi menghasilkan produk yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi,” jelasnya.»
Menurut Unggul, produksi metanol dalam negeri menjadi sangat penting karena kebutuhan nasional terus meningkat seiring penggunaan biodiesel seperti B50, sementara Indonesia masih bergantung pada impor metanol.
Selain hilirisasi batubara, pemerintah juga menyiapkan pengembangan berbagai sumber energi bersih seperti pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN), tenaga surya (PLTS), tenaga air (PLTA), biofuel, hingga panas bumi.
«”Sumatera Selatan disebut sebagai lumbung energi karena memiliki sumber energi yang sangat lengkap, mulai dari batubara, air, sawit sebagai bahan baku biofuel, hingga potensi energi terbarukan lainnya,” ujarnya.»
Unggul juga optimistis pembangunan sektor energi akan membuka peluang kerja bagi masyarakat. Menurutnya, peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi bagian penting agar tenaga kerja lokal mampu mengisi kebutuhan industri energi yang terus berkembang.
Melalui forum tersebut, berbagai masukan dari pemerintah daerah, akademisi, BUMN, dan pelaku usaha diharapkan menjadi bahan rekomendasi bagi pemerintah pusat dalam memperkuat kebijakan ketahanan energi nasional sekaligus mengoptimalkan peran strategis Sumatera Selatan sebagai salah satu lumbung energi Indonesia. (Put)
