BERITAPRESS.ID, NABIRE, PAPUA TENGAH – Provinsi Papua Tengah semakin menegaskan posisinya dalam peta pembangunan rendah karbon Indonesia melalui sosialisasi Sub Nasional Indonesia’s FOLU Net Sink 2030. Kegiatan itu digelar Kementerian Kehutanan di Nabire, kemarin.
Pemerintah mendorong percepatan implementasi strategi pengendalian perubahan iklim berbasis sektor kehutanan dan penggunaan lahan.
Kegiatan yang berlangsung secara hybrid ini diikuti sekitar 80 peserta secara luring dan ±100 peserta daring. Hadir perwakilan Pemerintah Provinsi Papua Tengah, OPD dan UPTD, Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kehutanan, akademisi, serta berbagai pemangku kepentingan.
Forum ini menjadi langkah konkret untuk menerjemahkan target nasional penurunan emisi ke dalam rencana operasional tingkat provinsi.
Kepala Balai Besar KSDA Papua, Johny Santoso, mengatakan Papua Tengah memiliki posisi strategis dalam mendukung target Indonesia’s FOLU Net Sink 2030.
Menurutnya, pembangunan rendah karbon bukan sekadar agenda lingkungan, tetapi juga strategi pembangunan jangka panjang yang menyelaraskan pertumbuhan ekonomi dengan perlindungan ekosistem.
“Papua Tengah memiliki kekuatan pada bentang hutan dan keanekaragaman hayatinya. Itu harus dikelola secara bijak agar memberi manfaat ekonomi sekaligus menjaga iklim,” ujarnya.
Dalam sambutan Ruandha Agung Sugardiman Dewan Penasihat Ahli Tim Kerja Indonesia’s FOLU Net Sink 2030, ditegaskan bahwa sektor Forestry and Other Land Use (FOLU) menjadi tulang punggung target penurunan emisi nasional sebesar 140 juta ton CO₂e pada 2030.
Target tersebut merupakan bagian dari komitmen Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia dan diperkuat melalui kebijakan nasional di sektor kehutanan.
Secara substantif, strategi yang dibahas tidak berhenti pada tataran konsep. Pemerintah mendorong pengelolaan hutan lestari dan perhutanan sosial yang memberi ruang bagi masyarakat untuk terlibat langsung dalam menjaga sekaligus memanfaatkan hutan secara berkelanjutan.
Upaya pengendalian deforestasi dan degradasi hutan diperkuat melalui pengawasan wilayah rawan serta penegakan regulasi yang konsisten.
Di sisi lain, rehabilitasi lahan kritis dan restorasi gambut diposisikan sebagai langkah penting memulihkan fungsi ekologis sekaligus meningkatkan daya serap karbon.
Konservasi keanekaragaman hayati menjadi perhatian tersendiri mengingat Papua Tengah memiliki kawasan konservasi seluas 1.060.847 hektare dan Areal Bernilai Konservasi Tinggi mencapai 39.689.111 hektare, dengan total cakupan aksi mitigasi 40.749.958 hektare.
Data hingga akhir 2025 juga mencatat potensi kebakaran hutan dan lahan seluas 571 hektare, yang menunjukkan pentingnya sistem monitoring dan pengendalian terpadu berbasis data spasial.
Sebagai tindak lanjut, workshop teknis pertama penyusunan Rencana Operasional Sub Nasional dijadwalkan pada 12 Februari 2026 dan akan dilanjutkan dua tahap berikutnya.
Dokumen tersebut akan menjadi panduan implementasi pembangunan rendah karbon di Papua Tengah hingga 2030.
Bagi pemerintah, langkah ini bukan hanya tentang memenuhi target angka emisi. Papua Tengah diproyeksikan menjadi contoh bagaimana hutan, masyarakat, dan kebijakan dapat berjalan seiring.
Di tengah tantangan perubahan iklim global, setiap hektare hutan yang tetap berdiri bukan sekadar bentang alam, melainkan investasi masa depan. Dan dari Nabire, arah itu mulai ditegaskan. (***)
