BERITAPRESS, MUARA ENIM | Terkait viralnya pemberitaan di beberapa media online dan grup media sosial mengenai keberangkatan kepala desa se-Kabupaten Muara Enim dengan agenda Bimbingan Teknis (Bimtek) dan studi tiru ke Pulau Bali yang diinisiasi oleh Dinas PMD Kabupaten Muara Enim beberapa hari lalu, banyak kritikan dan tanggapan yang muncul.
Menurut hasil pantauan dan data yang dihimpun di beberapa desa di Muara Enim, kegiatan tersebut merupakan agenda Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan kepala desa. Biaya yang dikeluarkan untuk satu desa, yang wajib disetor, sebesar Rp 5.500.000, di luar tiket pesawat pulang pergi. Dana tersebut hanya diperuntukkan untuk penginapan dan akomodasi kegiatan di sana, seperti biaya perjalanan ke daerah yang dikunjungi saat studi tiru. Sedangkan ongkos pesawat di luar tanggungan, ucap salah satu kepala desa yang tidak ikut berangkat mengikuti kegiatan Bimtek dan studi tiru.
“Saya mewakilkan kegiatan tersebut kepada Ketua Karang Taruna saja, ‘mubazir kalau tidak diberangkatkan’ karena sudah menyumbang dana kegiatan tersebut,” ujar kepala desa di wilayah Kecamatan Muara Enim yang minta namanya untuk tidak disebutkan.
Sorotan dari LSM Abdi Lestari
Lembaga Sosial Masyarakat Abdi Lestari juga menyoroti kegiatan Bimtek dan studi tiru tersebut. Ahmad Solihin, yang merupakan Sekretaris LSM Abdi Lestari, kepada awak media pada Selasa (17/12/24) mengatakan, “Kegiatan Bimtek yang disertai dengan studi tiru tersebut kami duga merupakan pemborosan anggaran dan kegiatan yang tidak banyak manfaat yang bisa direalisasikan ke desa masing-masing. Mengingat selama ini setiap adanya pembekalan ke luar daerah, sangat sedikit yang bisa diterapkan dan dilaksanakan di daerah kita. Jadi, kami kira kegiatan tersebut terkesan dan kami duga menghamburkan uang negara saja karena kegiatan yang sama hampir dilakukan setiap tahun dengan materi yang sama tanpa adanya penerapan ilmu yang telah mereka dapatkan.”
“Kami meminta kepada pihak Kejaksaan Negeri Muara Enim untuk segera menyikapi persoalan tersebut, memanggil Kepala Dinas dan pihak ketiga penyelenggara kegiatan tersebut,” tegas Solihin. “Kami juga akan melakukan aksi demo ke kejaksaan apabila persoalan ini tidak ditanggapi dengan serius,” pungkasnya.
Tanggapan Tokoh Masyarakat

Salah satu tokoh masyarakat Muara Enim, H. Taufik Rahman, SH, MH, yang juga Ketua ICMI Kabupaten Muara Enim, saat dimintai tanggapan terkait persoalan tersebut juga mengatakan, “Pemerintah dalam hal ini harus bijaksana dan dapat memilah kegiatan-kegiatan tersebut. Saya setuju kalau adanya studi tiru yang dilaksanakan guna menambah wawasan dan mengambil contoh keberhasilan daerah yang dikunjungi dan dapat diterapkan di desa masing-masing. Namun, kalau bimbingan teknis mungkin kurang efisien kalau dilaksanakan di daerah yang sangat jauh mengingat biaya yang sangat besar. Kenapa tidak kegiatan Bimtek diadakan di dalam kabupaten/kota saja dengan mengundang narasumber yang berkompeten di bidangnya, tidak harus ke luar daerah?”
“Banyak kegiatan yang bisa dilakukan dengan tidak harus mengeluarkan biaya besar, sehingga tidak menuai kritikan dan pandangan negatif di tengah-tengah masyarakat,” ujar mantan Sekretaris Daerah Muara Enim yang masih aktif memantau kemajuan daerah Muara Enim yang dikenal dengan Bumi Serasan Sekundang.
Tanggapan Ketua DPRD Muara Enim
Ketua DPRD Muara Enim, Deddy Arianto, saat dimintai tanggapan melalui WhatsApp juga mengatakan, “Kami dari Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Muara Enim akan tetap memantau apapun kegiatannya. Untuk masalah Bimtek yang diselenggarakan di Pulau Bali, apabila tidak tepat sasaran, kami akan menanyakan hasil dari Bimtek tersebut. Kami akan panggil pihak eksekutif agar supaya kegiatan yang telah dilaksanakan benar-benar bermanfaat dan dapat direalisasikan ke daerah masing-masing. Jangan sampai apa yang telah dilaksanakan terkesan hanya menghabiskan uang negara saja tanpa ada hasil yang dapat dinikmati oleh masyarakat Kabupaten Muara Enim karena uang yang digunakan adalah uang negara.”
Deddy Arianto juga menegaskan, “Berdasarkan arahan Pak Presiden tempo lalu, kepala daerah beserta jajaran di bawahnya, termasuk kepala desa, harus mengurangi dinas-dinas luar dan mengedepankan program-program yang lebih bermanfaat kepada masyarakat. Tahun depan, dana desa diutamakan untuk kesejahteraan dan pembangunan di desa serta menghasilkan kesejahteraan bagi masyarakat.”
“Positifnya memang kegiatan studi tiru di luar daerah, salah satu maksud dan tujuannya adalah untuk mencontoh desa-desa yang sukses di sana agar dapat diterapkan dan bisa dilakukan bagi desa yang belum sukses. Tahun depan akan kami sarankan APBDes jangan terlalu sering untuk Bimtek yang kurang bermanfaat,” kata Deddy Arianto.
Penjelasan Kepala Dinas PMD Muara Enim

Kepala Dinas PMD Muara Enim, H. Rachmad Noviar, saat ditemui di ruang kerjanya menjelaskan, “Kegiatan yang dilaksanakan tersebut merupakan perintah undang-undang dan ada aturannya. Kami sebetulnya tidak ingin repot, kalau memang mau dihapus ya silakan saja, tapi ada aturan yang harus kami jalankan. Seperti kami harus memberikan pengetahuan kepada seluruh kepala desa agar supaya dapat memajukan desa yang mereka pimpin. Berhasil atau tidak itu kembali ke personal kepala desanya, bagaimana mereka menerima ilmu pengetahuan dan apakah mereka dapat menerapkan ilmu yang telah mereka dapatkan.”
“Sudah banyak prestasi yang didapat oleh desa di Kabupaten Muara Enim ini dampak dari studi banding dan Bimtek, contohnya Kabupaten Muara Enim juara kedua nasional bidang SIMPAPDES, adanya Desa Mandiri, keberhasilan dalam pengelolaan BUMDes, serta penghargaan lainnya,” tutur Noviar.
“Untuk kegiatan di Bali, biayanya dibebankan kepada anggaran dana desa, bukan anggaran dana desa dari pusat. Kegiatan itu juga ada pihak ketiga yang mengelolanya karena sudah ada pihak yang sudah terkoneksi ke daerah tujuan kegiatan sejak zaman Pj Bupati terdahulu. Jadi kami selaku dinas yang membidangi ini tentu melalui persetujuan Bupati Muara Enim, bukan semaunya kami saja,” tegas Noviar.
“Apabila kami tidak melaksanakan pembekalan, maka kami akan ditanya oleh kementerian, kenapa tidak dilaksanakan. Karena ini penting untuk menambah wawasan dan ilmu kepala desa dan peningkatan kinerja. Saat ini tidak ada satu desa pun yang buta ilmu telekomunikasi, semuanya sudah melek teknologi dan wajib bisa menguasai ilmu teknologi. Kalau mereka belum bisa, maka mereka kita Bimtekan untuk meningkatkan sumber daya manusianya agar tidak tertinggal masalah ilmu teknologi yang sudah serba digitalisasi,” pungkasnya. (Andi Candra)