BERITAPRESS, PALEMBANG | Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Elen Setiadi, S.H. M.S.E, membuka kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024, di Griya Agung Palembang, Rabu (21/8/2024) pagi.
Dalam rakor yang mengambil tema “Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam Pemantapan Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024” ini, Pj Gubernur Elen Setiadi menjelaskan bahwa Pilkada Serentak 2024 adalah momentum krusial bagi demokrasi di seluruh daerah Indonesia termasuk Sumatera Selatan.
Kewilayahan Sumatera Selatan terdiri dari 13 Kabupaten dan 4 Kota, 241 Kecamatan, 403 Kelurahan dan 2.855 Desa. Dengan luas wilayah 86,771 km2 dan jumlah penduduk sebanyak 8,64 juta jiwa sehingga diperlukan kerja keras bersama untuk kesiapan pilkada.
Dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan, Gubernur mempunyai dua peran yaitu Kepala Daerah Otonom dan Wakil Pemerintah Pusat yang melakukan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan Bupati/Walikota yang juga sebagai Kepala Daerah Otonom.
Berdasarkan sistem penyelenggaraan pemerintahan tersebut, Gubernur berperan dalam isu strategis nasional seperti pemulihan ekonomi nasional dan dalam kesempatan Rakor ini adalah memastikan Pilkada berjalan lancar, aman, dan sesuai prinsip demokrasi.
Lebih jauh Elen menjelaskan berdasarkan KPU Provinsi Sumatera Selatan, terdapat 6,37 Juta pemilih yang tersebar di 13.185 TPS dalam 241 Kecamatan, 3.249 Kelurahan/ Desa di 17 Kabupaten/Kota.
Untuk menentukan kualitas menyelenggarakan Pilkada dan demokrasi yang akan di Sumatera Selatan. Fokus utama pembahasan yang harus mendapat perhatian bersama dalam rapat koordinasi ini meliputi beberapa hal. Pertama yakni, Penguatan Koordinasi Antar Lembaga. Sinergi antar Lembaga yakni Pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota, penyelenggara pemilu, aparat keamanan, dan lembaga terkait lainnya akan menjadi pondasi utama keberhasilan dalam menghadapi berbagai tantangan, baik dari sebelum, selama proses pelaksanaan, hingga pasca pelaksanaan Pilkada.
Selanjutnya yakni Kesiapan Infrastruktur dan Logistik. Pilkada memerlukan kesiapan infrastruktur dan logistik di semua aspek; mulai dari sarana dan prasarana pemungutan suara hingga teknologi informasi untuk penghitungan suara.
Untuk membantu fokus kesiapan infrastruktur dan logistik, untuk itu diharapkan dapat menetapkan target waktu sehingga mengarahkan prioritas yang harus diselesaikan dan yang tidak penting. Dengan demikian kesiapan infrastruktur dan logistik dapat selesai jauh-jauh hari sebelum hari pemungutan suara.
Berikutnya adalah Pengamanan dan Stabilitas. Aspek keamanan adalah hal yang tidak bisa ditawar dalam pelaksanaan Pilkada. Saya m mengharapkan TNI dan Polri, sebagai ujung tombak dalam menjaga stabilitas keamanan, untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan penyelenggara pemilu.
Selanjutnya yang tak kalah penting adalah Netralitas dan Profesionalisme Aparatur Sipil Negara. Netralitas ASN adalah syarat mutlak untuk menjaga kepercayaan publik dalam pelaksanaan Pilkada.
“Saya menegaskan bahwa seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, serta di kabupaten/kota, fokus menjalankan tugasnya dengan profesional, mengedepankan pelayanan kepada masyarakat, dan tidak memihak kepada salah satu pasangan calon.
Pimpinan OPD dapat melakukan sosialisasi intensif tentang netralitas dan membentuk tim pemantau netralitas ASN di setiap kabupaten/kota,” jelasnya.
Dalam kesempatan itu, Elen juga berpesan kepada para Camat, 241 Camat di Sumatera Selatan adalah garda terdepan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pelayanan publik.
“Oleh karena itu, peran Saudara bersama dengan Forum Pimpinan Kecamatan, Danramil, Kapolsekta, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam), Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kelurahan/Desa dan berbagai pihak lainnya agar bersinergi di wilayah masing-masing,” harapnya.
Dengan sinergi yang baik maka selain Pilkada 2024 akan berjalan dengan lancar dan aman, hal itu juga mencegah konflik horizontal dalam masyarakat.
Dalam kesempatan itu Elen juga mengajak semua untuk berkomitmen bersama memantau setiap tahapan Pilkada.
“Pastikan semua persiapan Pilkada berjalan sesuai rencana agar kita dapat mewujudkan Pilkada yang demokratis, bersih, dan berkualitas,” tandasnya.
Sementara itu Ketua Panitia sekaligus Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sumsel Dr Sri Sulastri mengatama tujuan diadakannya Rakor ini adalah memperkuat sinergitas dalam pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024 antara pemerintah pusat provinsi dan kabupaten kota sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah.
Selain itu juga untuk memperkuat tugas dan fungsi Gubernur sebagai Wakil pemerintah pusat dalam pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024 sehingga terwujudnya penyelenggaraan pilkada serentak yang lancar aman dan damai.
“Juga untuk memacu pertumbuhan ekonomi di daerah melalui penandatanganan kesepakatan bersama tentang pembangunan dan pengembangan potensi daerah di Sumatera Selatan,” tambahnya.
Dalam Rakor tersebut juga dilakukan Penandatanganan Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Provinsi Sumsel dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumsel tentang Pembangunan dan Pengembangan Potensi Daerah. Dilanjutkan dengan penyampaian materi dari Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Sumsel
Dr. Yulianto SH.MH disampaikan oleh Koordinator pada Kejaksaan Tinggi Sumsel Dr..Erwin Indra Praja SH. MH., Kapolda Provinsi Sumsel Irjen Pol. A. Rachmad, SIK. Wibowo, Plh Direktur Dekonsentrasi Tugas Pembantuan dan Kerjasama Kemendagri Eddy Cahyono,. S.STP., M.A.P, Ketua KPU Sumsel, Andika Pranata Jaya, Ketua Bawaslu, Kurniawan S.Pd, serta Kepala BPKP Sumsel.
Tampal hadir dalam kegiatan tersebut Ketua DPRD Provinsi Sumsel Hj. R.A.Anita Noeringhati, Pangdam II Sriwijaya diwakili Kapok Sahli Kodam II Sriwijaya Brigjen TNI Norman Saito, Kepala BIN Sumsel, Sudadi SH. M.Si, dan sejumlah pejabat Forkopimda.lainnya serta Bupati/Walikota se Sumsel.
