BERITA PRESS, ID RAJA AMPAT/Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB-HMI) menegaskan kembali komitmennya dalam memperjuangkan visi keumatan dan kebangsaan.
Serta menyoroti potensi besar Raja Ampat sebagai pilar utama pembangunan dan ekonomi nasional, khususnya dari Kawasan Timur Indonesia. Hal ini disampaikan Ketua bidang ekonomi PB HMI Ibnu Tokan, (12/12/2025).
Ia menyampaikan bahwa organisasi HMI hadir dalam “keterasingan,” sebuah metafora yang merujuk pada kelahiran HMI yang hanya digagas oleh segelintir orang pada tahun 1947. Namun, HMI telah berhasil melahirkan ribuan, bahkan jutaan, kader yang tersebar di seluruh Indonesia dan internasional, dengan 263 cabang penuh dan 16 cabang persiapan, serta 20 Badko di Indonesia.
Kemaslahatan keumatan dan kemaslahatan kebangsaan. Tujuan utamanya adalah mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang diridhai oleh Allah SWT.
Selain itu mesakan Kedaulatan Fiskal dan Hak Asasi Manusia salah satu isu krusial yang diangkat HMI adalah pentingnya Kedaulatan Fiskal. Menurut HMI, kedaulatan fiskal berkaitan langsung dengan Hak Asasi Manusia (HAM), terutama hak dasar untuk mendapatkan pendidikan dan kesehatan.
Ibnu menggarisbawahi adanya disparitas, di mana akses pendidikan dan kesehatan yang dirasakan masyarakat Indonesia Timur saat ini tidak sama dengan yang dirasakan di pulau Jawa, padahal hak-hak tersebut adalah hak dasar yang harus dipenuhi oleh negara. HMI saat ini sedang menggodok rekomendasi kepada pemerintah untuk melaksanakan kedaulatan fiskal, pungkasnya.
Raja Ampat sebagai Laboratorium Pembangunan dan Ekonomi HMI mengajak seluruh stakeholder, termasuk tokoh-tokoh Cendekiawan, para stakeholder HMI, Bupati Raja Ampat, dan Gubernur Papua Barat Daya, untuk bersama-sama mewujudkan visi dan cita-cita Badko HMI Papua Barat dan Papua Barat Daya.
Dalam konteks pembangunan nasional, Raja Ampat diusulkan sebagai. Titik kedaulatan ekonomi dari ujung timur Indonesia.Laboratorium baru untuk melahirkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari daerah tersebut sebagai penyangga ekonomi ”Di sinilah matahari pertama kali dilihat,” ujanya.
Selain itu ia menekankan peran strategis LK III (Latihan Kader III) sebagai forum penting. LK III diibaratkan sebagai “pertengahan ide dan gagasan” yang akan melahirkan esensi rekomendasi yang siap diberikan, baik untuk skala daerah, nasional, maupun global.
Para peserta dan calon kader LK III diminta untuk berpikir dua kali sebelum mengikuti pelatihan, karena LK III akan memaksa mereka untuk memikirkan kajian geostrategi dan geopolitik global yang berdampak pada ancaman nasional dan kehidupan masyarakat di seluruh lapisan Indonesia.
PB HMI berharap para kader dapat melahirkan rekomendasi, minimal dalam bentuk buku, dengan judul sederhana namun berdampak: “Raja Ampat Pilar Pembangunan Indonesia”. tegasnya. (IB).
