Scroll untuk baca artikel
Fakfak

Pangdam Kasuari : Prajurit dan PNS Jajaran Kodam XVIII/Kasuari Harus Netral di Pilkada 2024

×

Pangdam Kasuari : Prajurit dan PNS Jajaran Kodam XVIII/Kasuari Harus Netral di Pilkada 2024

Sebarkan artikel ini

BERITAPRESS FAKFAK/Dandrem 182/Jo Kolonel Inf Aswin Kartawijaya Pimpin Upacara Bendera, yang berlangsung di Lapangan Apel Makodim 1803/Fakfak Korem 182/Jazira Onim 17 September 2024. Selasa (17/9/2024)

Amanat Pangdam XVIII/Kasuari, Mayor Jenderal TNI Haryanto, S.I.P., M.Tr. Han., yang dibacakan Danrem 182/JO Kolonel Inf Aswin Kartawijaya, mengingatkan kepada seluruh prajurit dan PNS Kodam XVIII/Kasuari bahwa upacara bendera adalah salah satu cara untuk menanamkan dan menguatkan rasa cinta tanah air dan Nasionalisme di hati setiap prajurit dan PNS TNI, dengan menghormati bendera Negara, kita menunjukan komitmen dan kesetiaan kita terhadap Bangsa dan Negara.

Panglima Kodam XVIII/Kasuari, saya mengucapkan terima kasih atas kerja keras dan dedikasi yang ditunjukkan oleh seluruh prajurit dan PNS Kodam XVIII/Kasuari selama bertugas yang terus berupaya memberikan armabakti terbaiknya pada Bangsa Dan Negara.

“Prestasi itu manis yang pahit itu jalan untuk menggapainya, butuh tekad dan Nekat dengan cara yang luar biasa, semangat dan pantang menyerah kuncinya”.

Sebentar lagi kita akan menghadapi Pilkada serentak tahun 2024. Untuk Itu, ada beberapa hal penekanan yang perlu saya sampaikan untuk di pedomani dan dilaksanakan selama pelaksanaan Pilkada sebagai berikut :

Pertama, Prajurit dan PNS jajaranKodam XVIII/Kasuari harus tetap netral, tidak memihak dan tidak memberi dukungan kepada parpol maupun Paslon, tidak memberikan fasilitas sarana dan prasarana milik Kodam XVIII/Kasuari untuk kegiatan politik atau kampanye.

Kedua, keamanan dan ketertiban harus nenjadi prioritas utama kita. Saya mengimbau kepada seluruh prajurit jajaran Kodam XVIII/Kasuari untuk bekerja sama dengan Polri, dan pihak terkait dalam menjaga stabilitas keamanan selama proses Pilkada. Langkah-langkah preventif dan responsif harus diambil untuk mengantisipasi segala bentuk potensi kerusuhan atau konflik.

Ketiga, prajurit harus menghindari tindakan yang dapat memprovokasi atau meningkatkan ketegangan. Setiap interaksi dengan masyarakat harus dilakukan dengan sikap yang profesional dan mengedepankan pendekatan persuasif.

Keempat, seluruh prajurit harus mematuhi aturan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam pengamanan Pilkada. Ketaatan terhadap Standar Operasional Prosedut (SOP), dan instruksi yang diberikan adalah kunci untuk memastikan pelaksanaan tugas yang efektif dan sesuai dengan hukum.

Kelima, dalam era digital ini, informasi bisa tersebar dengan sangat cepat. Kita harus waspada terhadap penyebaran hoaks dan berita palsu yang bisa mempengaruhi opini publik dan menciptakan ketegangan.

Saya percaya bahwa dengan komitmen dan profesionalisme yang tinggi, kita akan dapat kelaksanakan tugas pengamanan Pilkada dengan baik dan memastikan bahwa proses demokrasi berjalan dengan lancar dan aman, Tutupnya,(IB).