PERNAH nggak kamu ngerasain uang lewat begitu aja? Misalnya dompet ditaruh di meja, pulang-pulang ilang. Mirip juga sama Dana Bagi Hasil (DBH) pajak Sumsel.
Kalau data OPD salah atau tidak sinkron, potensi pajak yang seharusnya balik ke masyarakat bisa “ngilang” begitu saja. Bedanya, ini bukan hati yang sakit, tapi kantong daerah!
Ruang Rapat Setda Provinsi Sumatera Selatan berubah jadi arena “gladiator admin,” dari Bapenda, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, sampai BPTSPM, semua hadir, Selasa (13/1/2026).
Mereka seperti apel pagi di sekolah, semua murid wajib hadir, tapi versi serius untuk memastikan data pajak optimal.
Sekda Sumsel, Drs. H. Edward Candra, M.H menekankan pentingnya data yang valid dan akurat, agar potensi penerimaan pajak, baik pusat maupun daerah, bisa dioptimalkan.
Data valid itu bukti peluang pendapatan nyata, bisa digunakan untuk jalan mulus, rumah sakit lengkap, sekolah oke, lampu jalan nyala terang menderang.
Namun, jika datanya salah, wah, DBH bisa terganggu, akibat Bapenda sibuk sendiri, Dinas Pertanian fokus ke urusan lain, data tidak sinkron hasilnya jadi potensi pendapatan ikut tersendat, nah… tapi dampaknya nyata.
Kunjungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sumatera Selatan & Kepulauan Bangka Belitung sebenarnya sederhana, yaitu bertujuan menjembatani proses pengelolaan data supaya lebih rapi, terintegrasi, dan berkelanjutan.
Sebab, ibarat kata data pajak bagaikan bumbu masakan, jika salah takar? pasti rasanya kacau, dan tentu hasilnya salah data pajak? dan dampaknya potensi DBH ikut berantakan, dalam pekerjaan juga akhirnya si OPD juga saling lempar dokumen, ngecek Excel, sambil sesekali bercanda untuk meringankan suasana.
Oleh sebab itu, dari rapat harus ada pelajaran yang bisa diambil dari Rapat Pajak, data valid sama aja ibaratnya menghasilkan martabak legit, namun jika salah racik, semua berantakan, DBH terdampak.
Kerja Sama OPD itu kuncinya, karena kalau satu OPD sibuk sendiri dan tidak sinkron DBH bisa tersendat terus efek nyata ke Masyarakat akan tetapi jika DBH naik layanan publik lebih optimal sehingga jalan bisa mulus, rumah sakit lengkap, guru sejahtera.
Oleh sebab itu, rapat itu harus dirasakan serius, tapi tetap ringan, OPD tetap semangat, rakyat terhibur, kerja juga santai tapi tetap serius.
Lantaran soal ini ini bukan urusan pejabat saja, warga juga terkena dampaknya. Pajak yang dibayarkan bisa kembali dalam bentuk layanan publik nyata.
Kalau data salah, potensi pajak bisa lewat begitu saja. Semua hadir demi DBH maksimal sehingga rakyat untung, kantong daerah bermanfaat. Jadi, intinya DBH pajak sama dengan peluang nyata. Kalau data dikelola dengan benar bisa ngasilkan, misalnya jalan mulus, sekolah lengkap, rumah sakit oke. Rakyat senang, OPD puas, Sumsel lebih optimal
Sebab, pajak merupakan investasi untuk masyarakat, data valid dapat menghasilkan DBH maksimal sementara jika layanan publik lebih baik rakyatnya ikut untung bukan buntung. Misalnya martabak panas dicomot tetangga. Jangan sampai pajak kita seperti itu! OPD harus serius, data valid, DBH maksimal, rakyat happy. (***)
