BERITAPRESS.ID, PALEMBANG | Pemerintah Kabupaten Banyuasin menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Komitmen tersebut ditegaskan melalui kehadiran Sekretaris Daerah Banyuasin, Ir. Erwin Ibrahim, S.T., M.M., M.B.A., IPU, ASEAN Eng, dalam Rapat Konsolidasi Program Makan Bergizi Gratis bersama kasatpel, mitra, dan yayasan se-Provinsi Sumatera Selatan di Hotel Arya Duta Palembang, Sabtu (28/02).
Sekda Banyuasin, Erwin Ibrahim, menegaskan bahwa Pemkab Banyuasin siap mendukung penuh implementasi program ini sebagai bagian dari investasi jangka panjang pembangunan sumber daya manusia.
“Program ini bukan hanya soal pemenuhan gizi, tetapi tentang menyiapkan generasi Banyuasin yang sehat, cerdas, dan bebas stunting untuk menghadapi tantangan global,” tegasnya.
Rapat konsolidasi ini menjadi momentum penguatan sinergi antara pemerintah daerah, Badan Gizi Nasional (BGN), mitra pelaksana, serta unsur Forkopimda guna memastikan program berjalan efektif, akuntabel, dan tepat sasaran.
Sementara itu, Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, menyampaikan bahwa pelaksanaan program di Sumsel relatif minim berita negatif karena manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat. Ia menekankan bahwa keberhasilan tersebut tidak terlepas dari komitmen kuat dalam pemberantasan stunting.
Sumatera Selatan sendiri pernah meraih penghargaan pada tahun 2023 sebagai provinsi dengan penurunan angka stunting terbanyak dan saat ini berada pada peringkat kedua dengan persentase stunting terkecil secara nasional.
Selain itu, ketersediaan bahan baku program di Sumsel dinilai menjadi keunggulan tersendiri karena tidak bergantung pada impor. Hal ini turut mendukung ekosistem pangan lokal melalui Gerakan Sumsel Mandiri Pangan. Bahkan, Sumsel juga tercatat lima tahun berturut-turut meraih predikat juara Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Sony Sonjaya, dalam arahannya menegaskan bahwa program ini memiliki dua tujuan utama, yakni menciptakan anak-anak unggul melalui asupan gizi yang baik sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Seluruh pelaksana program diimbau untuk taat aturan dan disiplin kerja karena setiap aktivitas tercatat dan diawasi secara ketat. Bahkan, seluruh Kepala SPPG diwajibkan memiliki media sosial dan aktif mempublikasikan kegiatan sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas publik.
Secara nasional, program ini melibatkan sekitar 32 ribu SPPI, 24 ribu mitra, dan 24 ribu SPPG yang tersebar di berbagai daerah.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah I Dr. Harjito B., S.STP., M.Si., Direktur Tata Kelola Pemenuhan Gizi BGN Prof. Dr. Ir. Sitti Aida Adha Taridala, M.Si., Anggota Komisi III DPD RI dr. Ratu Tenny Leriva, M.M., Kepala Dinas Bappeda Dr. dr. Hj. Rini Pratiwi, M.Kes., FISQua, Kabid P3M Dr. Iwan Adi Ratmoko, S.Hut., M.Si., serta Plt. Kepala Dinas Kesehatan dr. Indah Deryane, M.Kes. (*)
