BERITAPERS.ID., OKU SELATAN| Ratusan kepala desa yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan, Sumatera Selatan, mengikuti aksi damai di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Senin (8/12/2025). Mereka mendesak pemerintah segera mencairkan Anggaran Dana Desa (ADD) Tahap II Tahun 2025 yang tertunda lebih dari enam bulan.
Dalam aksi tersebut, para peserta juga meminta pemerintah membatalkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2025, yang dinilai menjadi salah satu penyebab lambatnya proses penyaluran dana desa.
Ketua Apdesi OKU Selatan, Sarwani, S.E., menyatakan keterlambatan pencairan ADD telah berdampak langsung pada kesejahteraan perangkat desa serta menghambat sejumlah layanan dasar masyarakat. Beberapa kegiatan yang terdampak di antaranya pembayaran honorarium pamong desa, guru ngaji, guru PAUD, hingga operasional posyandu.
“Aksi ini fokus pada dua tuntutan: percepatan pencairan Dana Desa Tahap II Tahun 2025 dan pembatalan PMK Nomor 81 Tahun 2025,” ujar Sarwani dalam orasinya.
Ia menegaskan, aksi damai tersebut tidak bermuatan politik dan tidak dimaksudkan untuk menentang pemerintah. Menurutnya, langkah tersebut murni dilakukan demi memperjuangkan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat desa.
“Kami tidak sedang bersenang-senang ketika daerah lain tengah dilanda banjir bandang. Justru aksi ini dilakukan agar suara rakyat desa tidak kembali menjerit karena keterlambatan dana,” ucapnya.
Sarwani, yang juga menjabat sebagai pengurus Apdesi pusat, menambahkan bahwa aksi damai turut diisi dengan penggalangan dana untuk korban banjir di Sumatra dan Aceh.
“Setiap peserta aksi menyumbang Rp100.000 yang selanjutnya akan disalurkan kepada korban terdampak, ” tuturnya, Jum’at. (12/12/2025).
Laporan: SR
